Investor asing yang berminat menanamkan modal di Indonesia masih menunggu jawaban atas satu persoalan: kepastian hukum. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan minat untuk masuk sebenarnya cukup besar, tetapi kekhawatiran terhadap aturan hukum membuat calon investor mempertimbangkan kembali rencananya.
Dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di kantor DEN, Jakarta, Selasa (27/10), Luhut menyebut sebagian calon penanam modal telah membahas lokasi yang ingin mereka pilih. Bali termasuk di antaranya. Namun, menurut Luhut, persoalan hukum terus muncul dalam pembicaraan.
“Bagaimana kepastian hukum itu?” kata Luhut, mengulang pertanyaan yang ia terima dari calon investor. CNN Indonesia melaporkan, sejumlah pihak yang menyampaikan minat tersebut memiliki dana besar dan ingin mempertimbangkan investasi secara serius.
Minat investasi berhadapan dengan kekhawatiran hukum
Keraguan itu muncul ketika gejolak politik dan ekonomi di sejumlah negara Teluk mendorong investor global mencari tempat lain untuk menanamkan modal. Luhut menilai situasi tersebut membuka peluang bagi Indonesia. Negara ini dapat menjadi pilihan bagi pemilik dana yang ingin menempatkan uangnya di lokasi yang mereka anggap aman.
Peluang itu, menurut Luhut, tidak otomatis berubah menjadi investasi. Calon penanam modal dapat memilih negara lain bila persoalan kepastian hukum tidak terjawab. Ia mengingatkan bahwa kesempatan untuk menarik modal asing bisa terlewat jika Indonesia tidak segera menawarkan kejelasan yang dibutuhkan.
Dalam penjelasannya kepada wartawan, Luhut menggambarkan calon investor yang gelisah melihat konflik antarnegara di kawasan Timur Tengah. Mereka, kata dia, mencari lokasi yang lebih aman untuk menyimpan atau menanamkan dananya. Indonesia berpotensi masuk dalam pertimbangan tersebut, tetapi keputusan mereka tetap bergantung pada penilaian atas kondisi hukum di dalam negeri.
Bali menjadi salah satu lokasi yang disebut secara khusus oleh para calon investor yang berbicara dengan Luhut. Mereka menilai aspek keamanan di pulau itu sebagai pertimbangan, tetapi tetap meminta kepastian mengenai aturan. Luhut juga mengaitkan isu tersebut dengan rencana pembentukan family office di Bali, yang menurutnya membutuhkan landasan hukum yang jelas agar sasaran ekonominya bisa dicapai.
Revisi UU Tipikor masuk dalam kajian DEN
Salah satu hal yang dibahas Luhut bersama Yusril adalah kajian mengenai revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Luhut menyebut penguatan kepastian hukum, termasuk melalui pembenahan aturan tersebut, sebagai bagian dari upaya menjawab kekhawatiran investor. Ia tidak memerinci perubahan pasal yang sedang dikaji.
Menurut Luhut, kajian revisi UU Tipikor hampir selesai. Ia mengatakan tim terkait akan merampungkan pembahasan dalam waktu sekitar satu pekan setelah pertemuannya dengan Yusril. Hasilnya akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam bentuk laporan tertulis.
Rencana itu masih berada pada tahap kajian. Pernyataan Luhut belum menjelaskan isi usulan yang akan dilaporkan maupun jadwal pembahasan setelah laporan diterima. Karena itu, kepastian mengenai bentuk revisi dan proses berikutnya masih menunggu penyelesaian kerja tersebut.
Luhut berencana membicarakan hasil kajian dengan DPR
Setelah kajian difinalkan, Luhut mengatakan dirinya akan berkomunikasi dengan DPR. Ia juga berencana mencari waktu untuk bertemu langsung dengan para wakil rakyat guna membahas penyelesaian kajian itu. Belum ada tanggal pertemuan yang disebutkan.
Langkah tersebut menjadi tahap berikutnya setelah laporan disampaikan kepada Presiden. Bagi investor yang mempertimbangkan Indonesia, perhatian akan tertuju pada apakah pembahasan revisi benar-benar menghasilkan aturan yang memberi kepastian. Sejauh ini, yang disampaikan Luhut adalah besarnya minat calon investor, pertanyaan mereka tentang hukum, serta rencana pemerintah menuntaskan kajian UU Tipikor.
Di hadapan peluang yang muncul dari perubahan situasi di kawasan Teluk, tantangannya bukan sekadar menarik minat. Indonesia perlu menjawab keraguan yang disampaikan calon penanam modal. Untuk saat ini, jawaban atas keraguan itu masih menunggu hasil kajian dan komunikasi lanjutan dengan DPR.
