Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat 55.451 sekolah telah dibangun atau direvitalisasi sepanjang 2025 hingga 20 Oktober 2026. Capaian itu mencakup program perbaikan gedung sekolah dan pembangunan fasilitas pendidikan baru, menurut laporan Radar Cirebon.
Angka tersebut dihimpun dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah menyebut pembenahan sarana sebagai bagian dari upaya memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu layanan pendidikan. Namun, jumlah sekolah yang ditangani bukan satu-satunya ukuran keberhasilan program.
Dalam keterangan yang dimuat Radar Cirebon, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan capaian yang ada menjadi pijakan untuk melanjutkan pembenahan. “Dua tahun pertama ini merupakan periode penting untuk membangun fondasi pendidikan bermutu bagi semua,” ujarnya di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026.
Realisasi 2026 melampaui target
Untuk 2026, Kemendikdasmen mencatat revitalisasi telah menjangkau 39.284 satuan pendidikan. Jumlah itu melampaui target yang ditetapkan sebanyak 31.744 sekolah. Berdasarkan angka tersebut, realisasi program mencapai 123,75 persen hingga 20 Oktober 2026.
Dengan demikian, capaian 2026 berada 7.540 sekolah di atas sasaran tahunan. Angka itu merupakan bagian dari total 55.451 sekolah yang dibangun dan direvitalisasi sejak 2025. Data yang dipaparkan tidak merinci jumlah sekolah untuk masing-masing tahun secara terpisah, sehingga capaian 2025 tidak dapat dihitung hanya dari angka total dan realisasi 2026.
Program tersebut dijalankan menggunakan skema swakelola. Kemendikdasmen menyebut pendekatan ini juga melibatkan kegiatan ekonomi setempat. Lebih dari 58.000 usaha mikro, kecil, dan menengah ikut terlibat, sementara penyerapan tenaga kerja diperkirakan mencapai 238.000 orang.
Angka tenaga kerja itu masih berupa perkiraan. Keterangan yang tersedia tidak menyebutkan sebaran pekerjaan menurut daerah maupun jenis keterlibatan para pekerja. Meski begitu, pelibatan UMKM dan tenaga kerja dicatat sebagai dampak pelaksanaan program, di samping perbaikan fasilitas pendidikan.
Perbaikan fisik disertai pembenahan pembelajaran
Kemendikdasmen juga mengaitkan program infrastruktur dengan agenda pendidikan lain. Pemerintah memperluas digitalisasi pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru, dan memperkuat kompetensi tenaga pendidik. Laporan Radar Cirebon menyebut guru juga memperoleh kenaikan tunjangan, tetapi tidak mencantumkan besaran, kelompok penerima, ataupun rincian waktu pemberiannya.
Informasi mengenai kebijakan guru itu disampaikan bersama paparan revitalisasi sekolah. Keterangan yang tersedia belum menjelaskan bentuk program digitalisasi yang telah berjalan atau ukuran peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Karena itu, angka 55.451 terutama menggambarkan skala pembangunan dan perbaikan sarana, bukan keseluruhan hasil dari agenda pendidikan lainnya.
Abdul Mu’ti mengingatkan bahwa jumlah sekolah yang ditangani tidak seharusnya menjadi satu-satunya tolok ukur. Ia menyatakan capaian tersebut perlu dipakai untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dan peningkatan mutu layanan yang dirasakan masyarakat. Pernyataan itu menempatkan kondisi layanan pendidikan sebagai tujuan yang perlu menyertai pekerjaan fisik di sekolah.
Pemulihan sekolah terdampak bencana masuk prioritas
Di luar pembangunan dan revitalisasi, kementerian juga menangani pemulihan fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Pemulihan itu disebut sebagai salah satu prioritas. Namun, laporan tersebut tidak memuat jumlah sekolah terdampak, lokasi penanganan, maupun jadwal penyelesaian pekerjaan.
Kementerian menyebut capaian hingga Oktober sebagai ukuran kemajuan, bukan hasil akhir. Pekerjaan berikutnya mencakup kelanjutan pembenahan sarana dan agenda peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah juga masih perlu memastikan kondisi fasilitas yang diperbaiki mendukung layanan belajar, sementara rincian program pemulihan bencana belum dipaparkan dalam keterangan tersebut.
