Pelaku industri rokok elektronik meminta pemerintah membedakan usaha legal dari penyalahgunaan produk, menyusul munculnya wacana pelarangan total. Mereka khawatir kebijakan yang menyasar seluruh sektor akan memukul pekerja dan pedagang yang selama ini menjalankan usaha sesuai aturan.
Permintaan itu disampaikan lima asosiasi dalam Konferensi Pers Industri Rokok Elektronik Nasional. Mereka juga menandatangani pakta integritas sebagai komitmen membantu pemerintah dan aparat penegak hukum mencegah penyalahgunaan rokok elektronik. Seperti diberitakan detikFinance, para pelaku usaha menyatakan mendukung pemberantasan narkotika, perlindungan anak, dan penegakan aturan, tetapi meminta upaya tersebut tidak mengorbankan mata pencaharian pihak yang beroperasi secara legal.
Isu ini menyentuh sektor yang memiliki jaringan usaha dari produsen hingga toko ritel. Data Kementerian Perindustrian dan asosiasi yang disampaikan dalam konferensi itu mencatat lebih dari 7.000 pelaku usaha, dengan investasi mencapai Rp31 triliun. Penerimaan cukai rokok elektronik pada 2025 disebut sebesar Rp2,8 triliun, sementara nilai ekspornya sekitar 518 juta dollar AS.
Angka tenaga kerja mencakup rantai usaha yang luas
Perkiraan mengenai tenaga kerja disampaikan dalam beberapa ukuran. Industri rokok elektronik disebut menyerap lebih dari 150.000 orang secara langsung maupun melalui kegiatan terkait. Dampak ekonomi yang lebih luas diperkirakan menopang kehidupan sekitar satu juta orang, termasuk keluarga pekerja. Dalam paparan asosiasi juga disebut lebih dari satu juta pelaku usaha dan pekerja menggantungkan penghidupan pada sektor tersebut.
Angka-angka itu merujuk pada cakupan yang berbeda, mulai dari pekerja langsung dan usaha pendukung hingga orang-orang yang ikut bergantung pada penghasilan mereka. Namun, asosiasi menilai besarnya jaringan tersebut membuat perubahan kebijakan berpotensi berpengaruh jauh melampaui produsen. Mata rantai yang mereka sebut meliputi produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan, ritel, dan layanan pendukung.
Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO) Enggar Dwi mengingatkan bahwa tidak semua pekerja mudah berpindah ke bidang lain. Ia menilai tekanan terhadap industri dapat berdampak pada pendapatan pekerja dan keluarganya, sementara pemerintah juga memiliki prioritas memperluas kesempatan kerja. Karena itu, menurut Enggar, penanganan pelanggaran perlu dirancang agar tidak memunculkan masalah baru berupa hilangnya pekerjaan.
Pedagang ritel mengaku ikut terkena tekanan
Dampak kekhawatiran itu, menurut Ketua Umum Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO) Fachmi Kurnia Firmansyah, sudah dirasakan sebagian pemilik toko. Ia menyebut ada retailer yang menghadapi penolakan perpanjangan sewa, bahkan diminta mengosongkan tempat usaha. Fachmi mengaitkan situasi itu dengan stigma yang berkembang terhadap produk rokok elektronik, meskipun toko-toko tersebut menjual produk yang legal.
Bagi sebagian pedagang, toko vape menjadi sumber nafkah utama dan dibangun dengan investasi pribadi. Fachmi meminta pemilik usaha yang patuh tidak disamakan dengan pihak yang melakukan pelanggaran. Kekhawatiran tersebut mencerminkan persoalan praktis yang dihadapi sektor ritel: perubahan persepsi terhadap produk dapat memengaruhi keberlangsungan tempat usaha, bahkan sebelum ada kepastian kebijakan pelarangan.
Ketua Umum APVI Budiyanto juga menyatakan bahwa industri telah diatur dan dikenai cukai sejak 2018. Menurut dia, pengaturan itu membuat keberlangsungan ekosistem legal dan mata pencaharian di dalamnya perlu ikut diperhitungkan. Ia menegaskan dukungan terhadap penindakan penyalahgunaan, seraya meminta pelaku usaha yang mengikuti aturan tidak kehilangan pekerjaan atau masa depan usahanya.
Asosiasi berjanji mendukung pencegahan penyalahgunaan
Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), ARVINDO, Perkumpulan Pengusaha E-liquid Indonesia (PPEI), APVINDO, dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO) hadir dalam konferensi tersebut. Penandatanganan pakta integritas menjadi bentuk komitmen bersama dari unsur usaha, pekerja, dan konsumen untuk membantu pencegahan penyalahgunaan.
Ketua Umum PPEI Daniel Purwanto menyatakan penolakan terhadap penyalahgunaan narkotika dan dukungan bagi upaya pemerintah memberantasnya. Ia juga mengatakan anggota asosiasinya tidak menjual produk yang mengandung narkotika serta berkomitmen menjalankan usaha sesuai regulasi.
Budiyanto menyampaikan sikap asosiasi dengan menegaskan, “Kami mendukung penindakan tegas terhadap setiap penyalahgunaan.” Bagi para pelaku industri, tantangan berikutnya ialah memastikan komitmen tersebut berjalan berdampingan dengan penegakan hukum yang tepat sasaran. Pemerintah belum disebut menetapkan keputusan pelarangan dalam paparan asosiasi itu; mereka meminta perlindungan bagi usaha legal dan pekerja menjadi pertimbangan dalam pembahasan kebijakan selanjutnya.
