Sebanyak 25 koordinator dan kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat, mengikuti sosialisasi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1101 Tahun 2025. Aturan tersebut memuat pedoman pencegahan dan pengendalian demam berdarah dengue (DBD) serta chikungunya.
Kegiatan berlangsung di Aula Lantai 2 Kantor Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, pada 6 November. Pemerintah Kelurahan Jelambar menyampaikan sosialisasi itu ditujukan untuk memperjelas pedoman kerja, kegiatan yang dapat dilakukan, dan dukungan operasional bagi kader saat bertugas.
Pedoman kerja kader menjadi fokus sosialisasi
Lurah Jelambar Pradista Machdala Putra mengatakan Kepgub 1101 Tahun 2025 memberi acuan bagi kader Jumantik dalam menjalankan tugas pencegahan dan pengendalian penyakit. Menurut dia, pemahaman atas aturan tersebut diharapkan membantu kader mengetahui ruang lingkup pekerjaan mereka di lapangan.
Peran kader menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan ini. Mereka merupakan bagian dari upaya lingkungan yang dikoordinasikan pemerintah kelurahan, tenaga kesehatan, dan unsur masyarakat. Dengan pemahaman yang sama mengenai pedoman kerja, pelaksanaan kegiatan di tingkat wilayah diharapkan dapat lebih terarah.
Namun, keterangan yang disampaikan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat belum merinci bentuk kegiatan yang akan dijalankan kader, jadwal pemantauan, ataupun mekanisme dukungan operasional yang diatur dalam keputusan tersebut. Informasi yang tersedia menekankan tujuan sosialisasi, yakni memberi pemahaman tentang panduan tugas dan dukungan bagi kader.
Pradista menilai adanya pedoman tersebut dapat memberi gambaran lebih jelas mengenai pelaksanaan tugas Jumantik. Kejelasan itu, menurutnya, dibutuhkan agar upaya pencegahan DBD dan chikungunya dapat dilakukan dengan lebih optimal di lingkungan Kelurahan Jelambar.
Koordinasi lingkungan diharapkan makin kuat
Pemerintah kelurahan juga berharap komunikasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan kader Jumantik semakin kuat. Harapan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung pencegahan penyakit di wilayah setempat.
Sosialisasi kepada 25 peserta itu menjadi ruang untuk menyampaikan isi kebijakan kepada koordinator dan kader yang akan menjalankan tugas di lapangan. Bagi pemerintah kelurahan, keberadaan panduan kerja dan dukungan operasional perlu dipahami oleh para pelaksana agar kebijakan dapat diterapkan secara lebih konsisten.
Meski demikian, publikasi pemerintah kota tidak menjelaskan apakah sosialisasi serupa akan dilakukan di kelurahan lain ataupun kapan tindak lanjut berikutnya di Jelambar berlangsung. Belum ada pula rincian mengenai indikator yang akan digunakan untuk menilai pelaksanaan tugas kader setelah mereka menerima penjelasan tentang Kepgub tersebut.
Informasi mengenai kegiatan ini dimuat oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. Dalam keterangan itu, Pradista menyampaikan bahwa tujuan akhirnya adalah memperkuat kerja bersama dalam menjaga lingkungan. Pelaksanaan di tingkat kelurahan akan bergantung pada koordinasi para pihak dan penerapan pedoman yang telah disosialisasikan.
Kepgub mencakup DBD dan chikungunya
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1101 Tahun 2025 mencakup pencegahan dan pengendalian dua penyakit, yakni DBD dan chikungunya. Karena itu, materi sosialisasi tidak terbatas pada satu jenis penyakit, meskipun perhatian warga kerap tertuju pada DBD.
Di Jelambar, kegiatan tersebut menyasar para koordinator dan kader Jumantik, bukan hanya jajaran pemerintahan. Kelurahan menyebut pemahaman mengenai pedoman, jenis kegiatan, dan dukungan operasional sebagai bekal bagi mereka dalam menjalankan tugas.
Belum ada keterangan lebih jauh mengenai perubahan teknis yang akan dirasakan kader dibandingkan sebelum Kepgub itu disosialisasikan. Pemerintah kelurahan juga belum memaparkan target khusus bagi 25 peserta. Yang disampaikan sejauh ini adalah harapan agar pedoman baru memperjelas pelaksanaan tugas dan memperkuat koordinasi dengan tenaga kesehatan serta pemerintah.
Dengan demikian, tindak lanjut yang dinantikan adalah penerapan panduan tersebut dalam kerja kader di lapangan. Pemerintah Kelurahan Jelambar belum mengumumkan jadwal atau bentuk kegiatan lanjutan setelah sosialisasi pada 6 November itu.
