Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggarap jalan layang non-tol (JLNT) PJB Muara Karang di Pluit, Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberi waktu paling lama tiga bulan untuk menuntaskan proyek yang pembangunannya dimulai pada 2015 dan terhenti sejak era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Keputusan itu disampaikan Pramono setelah rapat terbatas di Kecamatan Penjaringan pada Jumat (6/11/2026). Ia meminta Asisten Pembangunan memimpin proses penyelesaian, dengan skema pembiayaan yang tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Saya memutuskan untuk diselesaikan. Dan saya memberikan batas waktu maksimum 3 bulan untuk diselesaikan,” kata Pramono, seperti diberitakan detikNews.
JLNT tersebut diharapkan membantu mengurangi kemacetan di sekitar Pluit. Namun, manfaat itu baru bisa dirasakan setelah pekerjaan yang lama tertunda benar-benar berlanjut dan selesai.
Proyek lama kembali masuk agenda Pemprov DKI
Pembangunan JLNT PJB Muara Karang bermula saat Ahok memimpin Jakarta. IDN Times menyebut proyek itu dimulai pada 2015, sementara Republika melaporkan pengerjaannya telah terbengkalai lebih dari satu dekade. Sampai keputusan terbaru Pramono, jalan layang itu belum memberikan manfaat yang diharapkan bagi warga.
Pramono mengatakan ia belum mengetahui secara pasti mengapa proyek tersebut tak kunjung tuntas. Dari pembahasan yang dilakukan, ia menilai persoalan hubungan dan komunikasi antarpihak ikut menghambat kelanjutan pekerjaan. Pergantian pimpinan, menurutnya, seharusnya tidak membuat pembangunan yang sudah berjalan berhenti begitu saja.
Isu tersebut menjadi salah satu alasan Pramono turun tangan. Ia menyebut mulai membuka komunikasi dengan pihak-pihak terkait sekitar dua pekan sebelum rapat di Penjaringan. Setelah melihat ada peluang penyelesaian, ia menugaskan Asisten Pembangunan untuk mengoordinasikan pekerjaan secara langsung.
Penugasan itu menempatkan proses penyelesaian di bawah arahan pejabat tersebut, bukan sekadar meneruskan koordinasi melalui organisasi perangkat daerah yang sebelumnya menangani proyek. Pramono menyebut pendekatan dialog menghasilkan kesepahaman untuk melanjutkan pembangunan. Ia juga mengatakan awalnya menginginkan pekerjaan selesai dalam satu bulan, tetapi pihak terkait meminta waktu tiga bulan.
Skema pembiayaan tak menggunakan beban APBD
Tenggat tiga bulan menjadi target pemerintah, tetapi pembiayaan juga harus disepakati. Pramono menyatakan penyelesaian proyek akan memakai skema creative financing. Ia meminta Asisten Pembangunan menghitung skema tersebut bersama kontraktor atau pengembang yang terlibat dalam pembangunan.
Pramono menegaskan proyek tidak boleh menambah beban APBD. Rincian nilai pekerjaan maupun bentuk pembiayaan yang akan digunakan belum dijelaskan dalam keterangan yang disampaikan setelah rapat. Karena itu, penghitungan bersama pihak terkait akan menentukan bagaimana pekerjaan dapat diteruskan dengan skema tersebut.
Target waktu yang dipasang pemerintah lebih singkat dibanding masa proyek itu tertunda. Tantangannya bukan hanya melanjutkan pekerjaan fisik, tetapi juga memastikan pihak-pihak yang terlibat menyepakati pembiayaan dan pembagian tanggung jawab. Pramono menyatakan keyakinannya bahwa JLNT dapat diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan.
Manfaat lalu lintas menunggu penyelesaian
Pramono mengaitkan rampungnya JLNT dengan upaya mengurangi kemacetan di kawasan Pluit. Jalan layang itu, kata dia, telah lama dinantikan masyarakat. Meski demikian, pemerintah belum menyampaikan ukuran atau perkiraan besarnya dampak terhadap arus lalu lintas setelah proyek beroperasi.
Yang kini menjadi pekerjaan terdekat adalah menuntaskan perhitungan pembiayaan bersama kontraktor atau pengembang, lalu menjalankan pembangunan sesuai tenggat. Asisten Pembangunan ditugaskan memimpin proses tersebut. Pramono meminta proyek lama itu tidak kembali terhenti setelah kesepakatan untuk melanjutkannya tercapai.
