Sumatera Selatan menerima Bantuan Presiden sebesar Rp200 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dana itu disalurkan dalam dua tahap kepada pemerintah provinsi dan 14 kabupaten/kota, berdasarkan tingkat kedaruratan di daerah.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan penyaluran tersebut dalam keterangan yang diterima pada Senin, 26 Oktober. CNN Indonesia dan ANTARA melaporkan, masing-masing tahap bernilai Rp100 miliar. Pemerintah daerah diminta memastikan penggunaan dana berhubungan langsung dengan upaya menangani karhutla.
Dua tahap menjangkau 14 kabupaten dan kota
Pada tahap pertama, Rp100 miliar diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan empat kabupaten. Daerah yang disebut sebagai penerima adalah Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin, Banyuasin, serta Ogan Ilir.
Penyaluran tahap kedua juga bernilai Rp100 miliar, kali ini untuk 10 kabupaten dan kota. Penerimanya mencakup Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Palembang, Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas, Empat Lawang, Prabumulih, dan Lahat.
Dengan demikian, total bantuan yang diumumkan untuk Sumsel mencapai Rp200 miliar. Rincian nilai untuk masing-masing daerah tidak disebutkan dalam keterangan tersebut. Penyaluran dibagi ke wilayah-wilayah itu dengan mempertimbangkan kondisi kedaruratan penanganan karhutla setempat.
Raja Juli menyatakan bantuan presiden itu telah disalurkan langsung kepada pemerintah provinsi dan sejumlah pemerintah kabupaten/kota. Pernyataan tersebut menjelaskan jalur penyaluran, tetapi tidak merinci pembagian nominal di antara para penerima ataupun kegiatan yang akan dibiayai di setiap wilayah.
Penggunaan dana diminta terkait langsung dengan karhutla
Kepada pemerintah daerah, Raja Juli meminta agar dana dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menekankan bahwa bantuan tersebut diperuntukkan bagi penanganan karhutla, bukan untuk kebutuhan lain.
“Mohon digunakan dengan transparan dan akuntabel.”
Pesan itu menjadi penekanan utama pemerintah pusat setelah dana disalurkan. Pemda penerima perlu memastikan penyerapan anggaran sesuai tujuan bantuan. Dalam keterangannya, Menhut tidak menyebut tenggat penggunaan ataupun bentuk pelaporan khusus yang harus dilakukan oleh masing-masing daerah.
Penyaluran berbasis kedaruratan juga menjadi dasar pembagian bantuan. Menurut Raja Juli, pertimbangan kondisi di daerah digunakan dalam pemberian dana. Namun, keterangan yang dipublikasikan tidak menguraikan indikator kedaruratan yang dipakai maupun perbedaan tingkat kebutuhan antara satu penerima dan penerima lainnya.
Banpres melengkapi dukungan penanganan lain
Rp200 miliar tersebut bukan satu-satunya sumber pendanaan yang tersedia untuk menangani karhutla di Sumsel. Raja Juli menyebut bantuan presiden sebagai tambahan di luar dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), anggaran Kementerian Kehutanan untuk operasi modifikasi cuaca (OMC) dan pemadaman menggunakan water bombing, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Pemisahan sumber anggaran itu penting dalam membaca nilai bantuan yang diumumkan. Total Rp200 miliar merupakan besaran Banpres untuk Sumsel, bukan keseluruhan dana pemerintah yang dialokasikan bagi penanganan karhutla di provinsi tersebut. Nilai dana BNPB, anggaran kementerian, dan APBD tidak dirinci dalam laporan.
Pemerintah pusat dan daerah diharapkan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia secara bersama. Dengan adanya sejumlah jalur pendanaan, penggunaan Banpres tetap perlu diarahkan pada kebutuhan penanganan karhutla dan dijalankan secara akuntabel, sebagaimana ditekankan Menhut.
Pengumuman yang disampaikan Raja Juli sejauh ini memuat nilai bantuan, tahapan penyaluran, dan daftar penerima. Rincian pelaksanaan di masing-masing wilayah belum disampaikan dalam keterangan yang dikutip CNN Indonesia dan ANTARA.
