Sengketa ijazah Gibran Rakabuming Raka diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Sejumlah pemohon menggugat pencalonan dan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden dengan dalil syarat pendidikan calon wakil presiden pada Pemilu 2024 tidak terpenuhi serta terdapat dugaan cacat administratif dan manipulatif.
Sengketa Ijazah Gibran di MK dan Tuntutan Pemohon
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, mantan Menteri Agama Fachrul Razi, mantan Danjen Kopassus Soenarko, serta beberapa pihak lainnya menjadi pemohon dalam perkara tersebut. Mereka menyatakan menemukan indikasi bahwa Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sebagai calon wakil presiden, yang menurut mereka baru diketahui setelah pelantikan.
Pokok dalil pemohon berkaitan dengan dokumen atau ijazah sekolah menengah atas milik Gibran. Menurut pemohon, saat pencalonan tidak ada dokumen atau ijazah SMA milik putra sulung Joko Widodo tersebut. Mereka merujuk ketentuan Undang-Undang Pemilu bahwa syarat pendidikan SMA wajib dipenuhi setiap calon.
Atas dasar itu, pemohon meminta MK menyatakan diskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden dan membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum mengajukan perkara ke MK, para pemohon pernah mempersoalkan syarat pendidikan tersebut melalui peradilan umum, pengadilan tata usaha negara, Komisi Informasi Pusat, serta surat kepada DPR.
Pembuktian Sengketa Ijazah Gibran pada Sidang MK
MK kembali menggelar sidang pada Rabu, 30 September, dengan agenda pembuktian pemohon. Dalam persidangan ketiga itu, pemohon menghadirkan empat ahli dan saksi, yakni mantan anggota KPU I Gusti Putu Artha, dosen hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini, dosen hukum Universitas Gadjah Mada Yance Arizona, dan dosen STHI Jentera Bivitri Susanti.
Yance Arizona menerangkan bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden tidak dengan sendirinya meniadakan persoalan mengenai ketidakabsahan persyaratan sejak pencalonan dalam pemilu. Ia merujuk sejumlah pasal dalam UUD 1945, termasuk prinsip bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Ia juga menyebut diskualifikasi dalam praktik pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak selalu diikuti pemungutan suara ulang. Yance merujuk Putusan Nomor 45/PHPU.DVIII/2010 mengenai Pilkada Kotawaringin Barat, ketika MK mendiskualifikasi pemenang dan memerintahkan penetapan calon lain sebagai pasangan terpilih. Menurutnya, bentuk pemulihan bergantung pada keadaan perkara dan dasar hukum yang dipakai.
Perdebatan Syarat SMA dan Bukti Kelulusan
Titi Anggraini menyampaikan bahwa ketentuan pencalonan pada pemilu sebelum 2024 mensyaratkan bukti ijazah SMA atau sederajat. Namun, PKPU Nomor 19 Tahun 2023 memuat pengecualian dalam pembuktian persyaratan SMA bagi lulusan luar negeri yang memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
Menurut Titi, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk pemilihan legislatif DPR, DPRD, DPD, maupun pilkada pada tahun yang sama. Ia membedakan antara bukti kelulusan, kelulusan itu sendiri, dan kesetaraan kualifikasi pendidikan. Dalam keterangannya, legalisasi salinan bukti kelulusan dan pengakuan kesetaraan juga disebut memiliki fungsi berbeda.
Putu menyatakan Undang-Undang Pemilu secara tegas mengatur norma syarat minimal pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden, yakni SMA atau sederajat, dengan kewajiban menyerahkan fotokopi ijazah. Dalam perkara ini, perbedaan antara syarat kualifikasi pendidikan dan cara pembuktiannya menjadi salah satu bagian yang dipersoalkan.
Poin Penting
- Perkara sengketa ijazah Gibran terdaftar dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
- Pemohon meminta MK mendiskualifikasi Gibran dan membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden.
- Agenda sidang pada Rabu, 30 September, adalah pembuktian dari pihak pemohon.
- Pemohon menghadirkan I Gusti Putu Artha, Titi Anggraini, Yance Arizona, dan Bivitri Susanti.
- Persidangan membahas syarat pendidikan SMA atau sederajat, bukti kelulusan, serta ketentuan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
Arti Electoral Justice dalam Sengketa Pemilu
Bivitri Susanti menjelaskan konsep electoral justice sebagai keadaan ketika tindakan prosedural maupun keputusan dalam proses pemilu selaras dengan konstitusi dan undang-undang. Konsep itu berkaitan dengan upaya agar warga negara sebagai pihak yang menerima manfaat dan berpartisipasi dalam pemilu memperoleh keadilan.
Menurut Bivitri, persoalan dalam perkara PHPU tersebut bukan semata-mata pendidikan, melainkan dugaan manipulasi atas suatu syarat untuk kepentingan tertentu. Dugaan itu, menurutnya, perlu dibuktikan melalui persidangan di MK. Ia juga menegaskan pandangannya bahwa MK memiliki kekuasaan implisit untuk menjaga konstitusionalitas pemilu yang berpatokan pada kedaulatan rakyat.
Pertanyaan Seputar Sengketa Ijazah Gibran
Apa yang dipersoalkan dalam sengketa ijazah Gibran?
Pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden pada Pemilu 2024, terutama terkait dokumen atau ijazah SMA. Mereka mendalilkan adanya cacat administratif dan indikasi manipulatif dalam pencalonan.
Siapa saja ahli dan saksi yang dihadirkan pemohon?
Pemohon menghadirkan I Gusti Putu Artha, Titi Anggraini, Yance Arizona, dan Bivitri Susanti dalam persidangan ketiga.
Apa perbedaan kualifikasi pendidikan dan bukti kelulusan?
Kualifikasi pendidikan merujuk pada tingkat pendidikan yang dipersyaratkan. Bukti kelulusan adalah dokumen untuk menunjukkan pemenuhan kualifikasi tersebut. Titi Anggraini menyatakan keduanya tidak dapat disamakan, termasuk dengan pengakuan kesetaraan.
Apa yang diminta pemohon kepada MK?
Pemohon meminta MK menyatakan diskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden dan membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden oleh MPR. Permintaan itu menjadi pokok sengketa ijazah Gibran yang sedang diuji di MK.
