Penjualan rusun subsidi baru mencapai 24 unit hingga 19 Oktober 2026, jauh di bawah jumlah unit yang tersedia. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyebut ketidakcocokan antara harapan konsumen dan karakteristik unit, serta minimnya informasi tentang program rusun subsidi, sebagai sejumlah penyebabnya.
Data BP Tapera menunjukkan ada 2.038 unit rusun subsidi yang siap huni. Namun, dalam periode 1 Januari hingga 19 Oktober 2026, hanya 24 unit yang tersalurkan. Angka tersebut menyoroti tantangan pemerintah dan pengembang dalam mempertemukan hunian vertikal bersubsidi dengan calon pembeli.
Preferensi pembeli dan informasi masih menjadi kendala
Heru mengatakan konsumen kini semakin cermat mempertimbangkan hunian yang akan dibeli. Luas unit dan harga menjadi dua aspek yang dapat memengaruhi keputusan mereka, terutama apabila produk yang tersedia tidak sesuai dengan ekspektasi.
“Preferensi, misalkan, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Luasan, maupun harga, kan itu perlu pertimbangan juga dari konsumen ya. Konsumen sekarang makin kritis,” ujar Heru kepada wartawan di Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).
Masalah lain adalah belum banyak masyarakat mengetahui bahwa fasilitas subsidi juga tersedia untuk rumah susun. Heru menyebut pengalaman sosialisasi menunjukkan masih ada orang yang belum mengetahui adanya skema bantuan tersebut.
Untuk memperluas jangkauan informasi, BP Tapera menggiatkan pemasaran bersama bank penyalur dan pengembang. Upaya ini diharapkan membuat calon konsumen lebih mengenal pilihan rusun subsidi, termasuk cara mengakses pembiayaannya.
Tenor KPR rusun subsidi diperpanjang hingga 40 tahun
BP Tapera juga berupaya membuat skema kepemilikan rusun lebih terjangkau. Salah satunya dengan memperpanjang tenor kredit pemilikan rumah (KPR) rusun subsidi hingga 40 tahun. Jangka waktu cicilan yang lebih panjang diharapkan memberi pilihan pembiayaan yang lebih sesuai bagi calon pembeli.
Heru mengatakan pemerintah turut mendorong masyarakat tinggal di hunian vertikal agar bisa lebih dekat dengan tempat beraktivitas di tengah kota. Dorongan itu muncul di tengah lokasi rumah subsidi yang, menurut Heru, semakin lama semakin jauh.
Di sisi insentif, BP Tapera mengusulkan agar rusun subsidi dengan luas 45 meter persegi dapat memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Saat ini, fasilitas tersebut hanya dapat dimanfaatkan untuk rumah tapak dan rusun dengan luas unit paling besar 36 meter persegi serta harga jual sekitar Rp 250 juta ke bawah.
Heru menyatakan usulan itu telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan dibahas dalam dua kali rapat. Ia mengatakan kebijakan tersebut sudah dapat dijalankan, meski bahan berita tidak merinci lebih lanjut mekanisme maupun penerapannya.
Penjualan rendah dalam lima tahun terakhir
Serapan rusun subsidi yang rendah bukan hanya terjadi pada 2026. Sepanjang 2025, tercatat tiga unit terjual. Dalam lima tahun terakhir, jumlah penjualan yang dihimpun hanya mencapai 140 unit.
Salah satu persoalan yang sebelumnya dihadapi program ini adalah aturan harga yang dinilai kurang sesuai bagi pengembang. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati pernah mengatakan ketentuan yang berlaku pada awal 2026 mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 995/KPTS/M/2021. Menurut dia, harga dalam aturan tersebut membuat pengembang kesulitan memperoleh keuntungan.
Pemerintah kemudian memperbarui ketentuan rusun subsidi melalui Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 23/KPTS/M/2026 yang terbit pada April 2026. Aturan itu mencakup tenor kredit yang berubah dari 20 tahun menjadi 30 tahun serta pengaturan luas unit. Pada Agustus, tenor KPR kembali diperpanjang melalui Keputusan Menteri PKP Nomor 1722/KPTS/M/2026, sehingga cicilan dapat berlangsung hingga 40 tahun.
FLPP mencapai 52,67 persen dari target
Di tengah lambatnya penjualan rusun subsidi, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tercatat mencapai 184.342 unit per 19 Oktober 2026. Jumlah itu setara 52,67 persen dari target 350.000 unit sepanjang tahun ini.
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma menyebut terdapat potensi permintaan sebanyak 39.830 unit yang sedang berada dalam berbagai tahap pengajuan. Di antaranya, 16.001 unit lolos pemeriksaan subsidi, 6.056 unit dalam analisis kredit, 2.604 unit pada tahap penerbitan SP3K, 10.279 unit menjalani proses trilogi, dan 4.890 unit telah memasuki tahap akad kredit.
Proses trilogi melibatkan bank, calon debitur, dan pengembang untuk memastikan rumah yang dibeli sudah siap. BP Tapera menyebut pemeriksaan itu menggunakan penandaan koordinat dan foto kondisi rumah. Ke depan, efektivitas sosialisasi, penyesuaian produk, serta kemudahan pembiayaan akan menjadi faktor penting untuk melihat apakah lebih banyak masyarakat bersedia memilih hunian vertikal bersubsidi.
