Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tujuh dari delapan tersangka pengembangan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara, Kamis, 22 Oktober 2026. Mereka ditahan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, tujuh tersangka yang memenuhi panggilan penyidik langsung menjalani penahanan. Satu tersangka lainnya, mantan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I BBPJN Sumut Dicky Erlangga, tidak hadir sehingga belum ditahan.
Tujuh tersangka ditahan hingga 10 November
Para tersangka yang ditahan terdiri atas mantan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja dan mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Rahmad Parulian.
Empat tersangka lain berasal dari Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut, yakni mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Munson Ponter Paulus Hutauruk, Faisal, dan Heri Handoko, serta mantan Kasatker PJN Wilayah II BBPJN Sumut T. Rahmatsyah Putra dan mantan PPK pada satker tersebut, Manaek Manalu.
Penahanan berlaku untuk masa 20 hari pertama, terhitung sejak 22 Oktober hingga 10 November 2026. KPK menyatakan langkah itu dilakukan terhadap tujuh tersangka yang hadir pada pemeriksaan hari tersebut.
Adapun Dicky Erlangga belum menjalani penahanan karena tidak memenuhi panggilan penyidik. Menurut Taufik, KPK akan melayangkan pemanggilan kedua pada Senin, 26 Oktober 2026, sesuai ketentuan hukum acara pidana.
Diduga menerima suap atau gratifikasi
KPK menyangkakan para tersangka melanggar ketentuan tindak pidana korupsi terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji maupun gratifikasi. Pasal yang digunakan adalah Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Penyidik juga mengaitkan sangkaan tersebut dengan Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penetapan sangkaan itu merupakan bagian dari proses penyidikan; perkara para tersangka masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Pengembangan dari OTT proyek jalan
Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara serta Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
Dua hari setelah OTT, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara yang terbagi ke dalam dua klaster. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar, PPK Satker PJN Wilayah I Heliyanto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun, dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.
Klaster pertama berkaitan dengan empat proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut. Klaster kedua menyangkut dua proyek di Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut. Total nilai enam proyek yang terkait dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp231,8 miliar.
KPK umumkan delapan tersangka pada Oktober
Pada 5 Mei 2026, KPK mengumumkan pengembangan penyidikan dengan menerbitkan surat perintah penyidikan umum. Saat itu, lembaga antirasuah tersebut belum mengumumkan penetapan tersangka baru.
KPK kemudian menyampaikan pada 7 Oktober 2026 bahwa delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak September. Identitas mereka diumumkan pada 13 Oktober. Penahanan tujuh tersangka pada 22 Oktober menjadi langkah lanjutan dalam pengusutan perkara tersebut, sementara pemanggilan terhadap Dicky Erlangga dijadwalkan kembali.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada pemeriksaan penyidik dan proses hukum terhadap para tersangka. KPK masih perlu menuntaskan pemanggilan pihak yang belum hadir sekaligus mengungkap dugaan peran masing-masing dalam proyek-proyek jalan yang menjadi objek penyidikan.
