Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan Polri akan mengusut dugaan pelanggaran dan tindak pidana di pasar modal. Tim dari Bareskrim Polri akan bergerak berdasarkan informasi, pengaduan, dan alat bukti yang dikumpulkan, kata Suyudi saat mengunjungi Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2026).
Kunjungan itu dilakukan bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Danantara, serta sejumlah petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam pertemuan di BEI, Suyudi menegaskan penanganan dugaan perkara akan dilakukan dengan mengacu pada bukti yang tersedia, bukan semata-mata pada informasi yang beredar.
“Kami dari Polri tentunya akan menurunkan tim dari Bareskrim Polri sesuai dengan informasi dan pengaduan yang kami dapatkan, adanya dugaan pelanggaran maupun tindak pidana pasar modal dan tentunya dengan alat bukti yang kami akan kumpulkan,” ujar Suyudi.
Pernyataan tersebut menandai keterlibatan Polri dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran di sektor pasar modal. Namun, Suyudi tidak menyebutkan secara terperinci perkara atau pihak tertentu yang akan diperiksa dalam pernyataannya di BEI.
Bareskrim menindaklanjuti informasi dan pengaduan
Suyudi menekankan bahwa langkah penegakan hukum diperlukan untuk memberi kepastian hukum di pasar modal. Ia menyatakan Polri akan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan dugaan tindak pidana, dengan proses yang bertumpu pada pengumpulan alat bukti.
“Kami akan melakukan tindakan yang tegas dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait dengan permasalahan di dunia pasar modal ini,” kata Suyudi.
Penjelasan Kapolri itu kemudian diperinci Dasco. Menurut dia, pihak yang dapat ditindak bukan hanya individu, tetapi juga sekuritas apabila terindikasi terlibat dalam tindak pidana pasar modal.
“Yang disampaikan Pak Kapolri itu termasuk sekuritas dan perorangan yang terindikasi terlibat,” ujar Dasco.
Pernyataan tersebut menunjukkan cakupan penindakan yang disebutkan dalam kunjungan itu. Meski begitu, indikasi keterlibatan tidak dengan sendirinya menjadi penetapan kesalahan. Polri menyatakan akan bekerja berdasarkan informasi dan pengaduan yang diterima serta bukti yang dikumpulkan.
Dalam keterangan yang disampaikan di BEI, belum ada rincian mengenai siapa saja yang akan menjadi sasaran pemeriksaan maupun kapan tim Bareskrim mulai bekerja. Suyudi juga tidak menguraikan tahapan penyelidikan atau perkara tertentu yang sedang ditangani. Fokus yang ia sampaikan adalah kesiapan Polri menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai bukti.
Dasco soroti pengawasan dan perbaikan BEI
Dasco menjelaskan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari fungsi pengawasan pimpinan DPR terhadap pasar saham di Indonesia. Ia mengatakan DPR selama ini memantau sejumlah peristiwa dan informasi yang muncul terkait bursa.
Dalam pengawasan itu, Dasco mengaku telah meminta BEI melakukan perbaikan dan menampung masukan dari berbagai lembaga. Menurut dia, langkah tersebut penting agar bursa dapat merespons berbagai pandangan yang disampaikan, termasuk dari lembaga pemeringkat internasional.
Dasco juga menyinggung pengumuman MSCI yang, menurutnya, terbit lebih awal daripada waktu peninjauan yang diperkirakan. Ia menyebut MSCI semula diperkirakan baru melakukan peninjauan atau konsentrasi pada November, tetapi telah mengeluarkan semacam review pada hari kunjungan tersebut.
“Bertepatan dengan sebenarnya bahwa bursa sudah melakukan proses-proses mengakomodir review-review yang sebenarnya baru akan dilakukan bulan November,” kata Dasco. Ia menambahkan OJK dan BEI telah menjalankan proses untuk mengakomodasi peninjauan tersebut.
Dasco meminta agar pengumuman MSCI didengar dan diterima sebagai masukan bagi perbaikan bursa. Keterangan itu disampaikan dalam konteks pengawasan DPR dan upaya BEI mengakomodasi masukan; tidak ada rincian lebih jauh dalam pernyataan tersebut mengenai isi evaluasi MSCI.
Di tengah perhatian terhadap pasar saham, tindak lanjut atas dugaan pidana dan pembenahan tata kelola menjadi dua hal yang disorot dalam kunjungan tersebut. Polri menyatakan akan mengumpulkan bukti, sementara DPR mendorong BEI mengakomodasi masukan lembaga terkait. Perkembangan langkah penegakan hukum dan perbaikan di bursa akan menjadi perhatian berikutnya bagi pelaku pasar maupun publik.
