Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Kikin Abdul Hakim meminta warga Sukoharjo tidak terpancing kabar yang belum terverifikasi terkait kasus perusakan Warung Mi Babi Tepi Sawah dan penggeledahan sejumlah lokasi. Ia mendorong masyarakat tetap tenang, sementara perkara tersebut diselesaikan melalui proses hukum.
Imbauan itu disampaikan pada Minggu, 1 November 2026, saat perkembangan kasus memicu perhatian di Sukoharjo, Jawa Tengah. Seperti diberitakan detikNews dan Disway, Gus Kikin juga meminta semua pihak menghindari tindakan sepihak dan menjaga hubungan antarwarga agar tidak terganggu oleh perkara tersebut.
PCNU diminta membuka ruang komunikasi
Gus Kikin meminta Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sukoharjo mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak terkait untuk bertemu pada Minggu sore. Pertemuan itu diharapkan memberi ruang bagi komunikasi langsung dan membantu meredakan kesalahpahaman yang mungkin berkembang di masyarakat.
Menurut Gus Kikin, para tokoh agama dapat membantu menenangkan warga. Ia mengingatkan agar persoalan yang sedang ditangani aparat tidak melebar menjadi ketegangan sosial. Sikap saling menghormati, katanya, perlu dijaga meski masyarakat memiliki pandangan yang berbeda.
Ia juga mengingatkan warga agar tidak meneruskan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Stigma terhadap kelompok atau lembaga tertentu, maupun tindakan yang menyasar orang karena agamanya, dapat memperkeruh keadaan. Seruan tersebut disampaikan saat kepolisian masih mengusut rangkaian peristiwa yang terkait dengan warung dan penggeledahan.
Polisi diminta mengusut perkara secara terbuka
Imbauan untuk menahan diri disertai permintaan kepada kepolisian agar menangani perkara secara profesional, adil, dan transparan. Gus Kikin menekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan dengan tetap melindungi hak warga, termasuk perempuan dan anak-anak yang berada di lokasi penggeledahan.
Jika ada dugaan pelanggaran hukum, perkara itu perlu diproses sesuai aturan. Sebaliknya, apabila prosedur aparat dipersoalkan, keberatan tersebut sebaiknya diperiksa secara terbuka dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Ia mengingatkan agar penanganan perkara tidak merugikan pihak yang tidak terlibat.
Gus Kikin meminta masyarakat memberi kesempatan kepada aparat untuk memeriksa bukti dan fakta. Pada saat yang sama, ia menghendaki adanya ruang klarifikasi bagi warga yang menyampaikan keberatan atas tindakan dalam proses penegakan hukum. Dengan begitu, penyelesaian perkara tetap berada di jalur hukum tanpa mengabaikan pertanyaan masyarakat.
Kasus bermula dari perusakan warung di Parangjoro
Peristiwa yang menjadi pangkal perkara terjadi di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Warung Mi Babi Tepi Sawah dibakar dan dirusak pada Sabtu, 12 September. Warung tersebut menjual makanan nonhalal dan, menurut laporan detikNews, telah memiliki izin usaha meskipun sebelumnya mendapat penolakan dari sebagian warga.
Polisi kemudian melakukan penyidikan dan menangkap seorang tersangka pada Senin, 19 Oktober. Dalam pengembangan perkara, aparat menggeledah beberapa lokasi di Sukoharjo dan Karanganyar pada Selasa, 27 Oktober. Lokasi-lokasi itu diduga berkaitan dengan keberadaan seorang buronan dalam kasus tersebut.
Penggeledahan itu turut menjadi bagian dari perhatian publik yang disebut dalam imbauan Gus Kikin. Namun, keterangan yang tersedia tidak merinci lebih jauh hasil penggeledahan ataupun perkembangan pemeriksaan terhadap tersangka. Karena itu, ia meminta warga tidak menyimpulkan perkara berdasarkan kabar yang belum jelas.
PBNU mengajak masyarakat mempercayakan penanganan kasus kepada aparat berwenang dan mengutamakan musyawarah. Untuk meredakan suasana di tingkat lokal, PCNU Sukoharjo diminta menggelar pertemuan bersama tokoh agama dan masyarakat, sementara proses hukum atas perusakan warung dan penggeledahan tetap berjalan.
