Gugatan perbuatan melawan hukum senilai Rp1 miliar yang diajukan mantan asisten rumah tangga (ART) Nur Rohmah terhadap Rien Wartia Trigina alias Erin berlanjut ke persidangan. Upaya mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menghasilkan kesepakatan, sementara Nur menyebut tuntutan utamanya adalah pengembalian barang dan hak yang menurutnya belum diterima.
Hakim mediator menyatakan proses mediasi telah selesai. Kuasa hukum Nur, Adharu Soleh Latif, mengatakan pihaknya mendapat pemberitahuan bahwa perkara akan diteruskan ke pemeriksaan pokok.
“Hari ini pihak hakim mediator menyampaikan bahwa mediasi hari ini mediasi terakhir. Artinya melanjutkan kepada pokok perkara, melanjutkan kepada persidangan,” kata Adharu.
Perkara ini terdaftar dengan nomor 699/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL. Humas PN Jakarta Selatan, Halida Rahardhini, juga menyatakan mediasi dalam perkara tersebut gagal dan tidak ada perdamaian antara kedua pihak.
Mediasi Nur Rohmah dan Erin tak mencapai kesepakatan
Mediasi terakhir tidak dihadiri pihak Erin, menurut keterangan kuasa hukum Nur. Adharu mengatakan timnya datang memenuhi undangan, tetapi tidak menerima pemberitahuan maupun alasan resmi mengenai ketidakhadiran Erin atau kuasa hukumnya.
Ketidakhadiran itu membuat upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak menemukan titik temu. Namun, alasan mediasi gagal tidak dijelaskan secara terbuka oleh pihak pengadilan. Halida menyebut hal tersebut merupakan kewenangan mediator.
“Pada prinsipnya, pada intinya, tidak ada perdamaian dalam perkara di antara mereka,” ujar Halida. Ia tidak menyampaikan alasan khusus yang menyebabkan kedua pihak tidak mencapai kesepakatan.
Dalam proses sebelumnya, hakim mediator disebut telah memberikan beberapa kali kesempatan tambahan agar sengketa dapat diselesaikan tanpa berlanjut ke pemeriksaan pokok. Dari sisi Nur, menurut Adharu, kliennya bersedia menyelesaikan perkara dengan menerima kembali hak-haknya.
Nur meminta KTP, ponsel, barang pribadi, dan upah
Hak-hak yang dimaksud Nur meliputi kartu tanda penduduk, telepon seluler, sejumlah barang pribadi, serta upah selama bekerja. Adharu mengatakan kliennya berharap barang-barang tersebut dikembalikan dan kewajiban pembayaran dipenuhi.
Nur sebelumnya menggugat Erin atas dugaan perbuatan melawan hukum. Gugatan itu memuat tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil dengan nilai mencapai Rp1 miliar. Nilai tersebut tercantum dalam gugatan, meski kuasa hukum Nur menyebut penyelesaian yang diharapkan kliennya berfokus pada pemenuhan hak-haknya.
Gugatan diajukan menyusul dugaan penahanan dokumen identitas dan barang pribadi milik Nur. Menurut informasi dalam perkara tersebut, kondisi itu sempat menghambat urusan administrasi sekolah anaknya. Dugaan tersebut menjadi bagian dari sengketa yang akan diperiksa dalam persidangan, bukan putusan pengadilan.
Halida sebelumnya menjelaskan bahwa ketidakhadiran dalam mediasi dapat memiliki konsekuensi berbeda bagi penggugat dan tergugat. Ia menyebut penggugat yang tidak hadir dapat dinilai tidak beritikad baik, sedangkan ketentuan itu tidak berlaku dengan cara yang sama bagi tergugat. Namun, ia mengatakan tidak mengetahui pihak mana yang tidak hadir dalam setiap tahapan mediasi.
Perkara masuk tahap pemeriksaan pokok
Setelah mediasi dinyatakan gagal, proses beralih ke persidangan. Pengadilan akan melanjutkan perkara sesuai tahapan yang berlaku, mulai dari laporan pelaksanaan mediasi dan pembacaan gugatan, kemudian jawaban dari pihak tergugat, replik, duplik, hingga pembuktian.
Pada tahap pembuktian, para pihak dapat mengajukan dokumen dan keterangan saksi di ruang sidang. Humas PN Jakarta Selatan menyatakan pihak-pihak telah menunjuk kuasa hukum sehingga kehadiran langsung Nur dan Erin tidak diwajibkan untuk agenda persidangan yang disebutkannya. Kuasa hukum masing-masing pihak tetap diminta hadir.
Berlanjutnya perkara ke pokok persidangan akan menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk menyampaikan posisi dan bukti masing-masing. Pengadilan nantinya akan memeriksa dalil dalam gugatan serta jawaban tergugat sebelum mengambil keputusan. Sampai proses itu berjalan, klaim mengenai barang, dokumen, upah, maupun nilai ganti rugi tetap merupakan bagian dari perkara yang belum diputus.
