Aturan baru Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 menetapkan bantuan Rp900.000 bagi pekerja yang memenuhi kriteria. Namun, meski ketentuan penerima dan nominalnya telah diatur, jadwal pencairan belum disebutkan dalam laporan yang tersedia. Pekerja juga perlu membedakan antara memenuhi syarat dan sudah ditetapkan sebagai penerima.
Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada 28 Oktober 2026. Aturan tersebut mengubah untuk kedua kalinya Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian subsidi gaji atau upah. CNBC Indonesia melaporkan beleid berlaku sejak tanggal pengundangan.
Bagi pekerja, salah satu hal yang perlu diperiksa adalah data upah yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Ambang batas penghasilan ditetapkan paling banyak Rp3,5 juta per bulan, dengan penyesuaian untuk daerah yang upah minimumnya lebih tinggi.
Upah mengikuti batas minimum di daerah
Nilai gaji yang digunakan untuk menilai kelayakan bukan semata-mata perkiraan penghasilan pekerja. Acuannya adalah data upah terakhir yang didaftarkan pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Komponen yang dihitung mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap, sebagaimana dijelaskan dalam laporan CNBC Indonesia.
Di kabupaten atau kota dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas penghasilan penerima menyesuaikan UMK setempat. Nilai batas itu dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Jika suatu daerah tidak menetapkan UMK, acuan yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan pembulatan serupa.
Dengan mekanisme tersebut, batas penghasilan tidak otomatis sama untuk pekerja di seluruh Indonesia. Data upah yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan menjadi penting, sebab perbedaan antara catatan administrasi dan keadaan sebenarnya dapat memengaruhi pemeriksaan calon penerima.
Enam ketentuan bagi calon penerima
Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 mengatur sejumlah kriteria administrasi dan kepesertaan. RMOL Jateng merinci pekerja yang masuk sasaran sebagai warga negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan, serta peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026.
Calon penerima juga harus berada dalam batas penghasilan yang ditetapkan, termasuk penyesuaian berdasarkan upah minimum daerah. Mereka tidak boleh berstatus Aparatur Sipil Negara, prajurit TNI, ataupun anggota Polri. RMOL Jateng menyebut pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan pada periode sebelum penyaluran akan diprioritaskan.
Kriteria tersebut merupakan dasar pemeriksaan, bukan jaminan bantuan langsung masuk ke rekening. Penetapan penerima masih bergantung pada verifikasi pemerintah dan mekanisme penyaluran. Karena itu, pekerja yang merasa memenuhi persyaratan tetap perlu menunggu kepastian statusnya.
Rp900.000 dibayar sekaligus, tanggal belum diumumkan
Nilai bantuan ditetapkan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Pembayarannya direncanakan sekaligus, sehingga jumlah yang diterima pekerja yang lolos penetapan mencapai Rp900.000. Skema tersebut berbeda dari pembayaran bulanan, tetapi ketentuan nominal itu belum menjawab kapan dana akan disalurkan.
Dalam laporan CNBC Indonesia dan RMOL Jateng, tidak dicantumkan tanggal pencairan BSU 2026. RMOL Jateng juga mengingatkan bahwa pemenuhan syarat belum berarti seseorang telah dipastikan menerima bantuan. Maka, informasi mengenai jadwal, hasil verifikasi, dan tata cara pencairan masih perlu menunggu pengumuman resmi.
Pekerja dapat memantau kanal Kementerian Ketenagakerjaan melalui laman bsu.kemnaker.go.id untuk memperoleh pembaruan. Sebelum proses penyaluran dipastikan, langkah yang dapat dilakukan adalah memastikan NIK, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan catatan penghasilan sesuai dengan data yang dimiliki instansi terkait.
