Joshua Wong diperkirakan baru bisa menghirup udara bebas pada akhir 2036 setelah Pengadilan Tinggi Hong Kong menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dalam kasus kolusi dengan pihak asing. Vonis yang dibacakan pada Kamis (5/11) itu memperpanjang masa tahanan aktivis prodemokrasi berusia 30 tahun tersebut.
Wong sudah mendekam di penjara hampir enam tahun. Ia tengah menjalani hukuman empat tahun delapan bulan atas dakwaan subversi, dan sebelumnya diperkirakan bebas pada Januari. Hukuman terbaru membuat jadwal pembebasannya bergeser jauh lebih lama, menurut laporan detikNews dan DW.
Kasus baru muncul menjelang jadwal bebas
Otoritas Hong Kong kembali menggunakan Undang-Undang Keamanan Nasional untuk menjerat Wong. CNA melaporkan, ia didakwa pada Juni 2025 karena dituduh meminta negara dan pihak lain menjatuhkan sanksi terhadap Hong Kong dan China. Dalam perkara tersebut, Wong dituduh bersekongkol dengan Nathan Law, aktivis yang tinggal di luar negeri, serta sejumlah pihak lain.
Tuduhan terhadap mereka mencakup permintaan agar negara, organisasi, atau individu di luar China menjatuhkan sanksi, menerapkan blokade, maupun mengambil tindakan lain yang dinilai merugikan pemerintah China. Menurut keterangan hakim yang diberitakan detikNews, perbuatan yang menjadi dasar perkara berlangsung antara 1 Juli dan 23 November 2020.
Hakim Pengadilan Tinggi William Tam menyatakan hukuman harus sebanding dengan tingkat keseriusan tindak pidana. “Hukuman harus sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan,” katanya saat membacakan putusan. Hukuman 10 tahun itu berada di bawah ancaman maksimal penjara seumur hidup, menurut laporan detikNews.
Pengadilan, kata Tam, juga perlu menunjukkan penolakan masyarakat terhadap tindakan yang dianggap melibatkan kerja sama dengan pihak luar dan membahayakan keamanan nasional. Pemerintah Beijing selama ini menyatakan undang-undang tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas Hong Kong.
Jejak aktivisme sejak Umbrella Movement
Nama Wong dikenal luas saat gerakan Umbrella Movement mengguncang Hong Kong pada 2014. Ia merupakan salah satu aktivis muda yang mengampanyekan demokrasi dan beberapa kali ditangkap terkait aksi protes. Sejak 2017, ia keluar masuk penjara dalam sejumlah perkara yang berkaitan dengan demonstrasi.
Perannya dalam lobi internasional juga menjadi bagian dari perkara. CNA melaporkan Wong mulai mendorong dukungan dunia luar sejak 2016 untuk rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong. Pada 2019, ia termasuk delegasi yang pergi ke Amerika Serikat untuk meminta dukungan bagi pengesahan rancangan tersebut.
Rancangan itu kemudian disahkan. Setahun setelahnya, Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional dengan cakupan luas di Hong Kong. Sejumlah kelompok oposisi membubarkan diri dan beberapa aktivis meninggalkan wilayah tersebut, menurut CNA. Aksi protes yang sebelumnya menjadi ruang gerak kelompok prodemokrasi praktis semakin dibatasi.
Wong membantah mendukung kemerdekaan Hong Kong atau menyerukan penggulingan pemerintah China. Ia juga menyangkal menerima uang dari pihak asing maupun membayar konsultan politik luar negeri. Dalam proses pembelaan, ia menyampaikan bahwa sebelumnya mengira kegiatannya masih berada dalam batas hukum.
Vonis memicu kecaman kelompok HAM
Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengecam dakwaan kolusi tersebut. CNA melaporkan mereka menilai proses itu sebagai upaya sengaja untuk membuat Wong tetap berada di balik jeruji besi. Kasusnya juga dipantau organisasi HAM internasional serta sejumlah negara Barat dan Asia yang memperhatikan penerapan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong.
Wong menjadi satu-satunya orang dari kelompok terdakwa dalam perkara subversi besar yang kemudian didakwa dua kali berdasarkan undang-undang keamanan nasional, menurut CNA. Sejumlah terdakwa lain dalam kasus tersebut telah bebas dalam beberapa bulan terakhir setelah menyelesaikan masa hukuman.
Persidangan berlangsung dengan puluhan orang mengantre untuk masuk ke ruang sidang dan polisi berjaga di luar gedung. Wong mengangguk kepada pengunjung sebelum putusan dibacakan. Setelahnya, ia berterima kasih dan melambaikan tangan kepada para pendukung yang hadir, sebagaimana dilaporkan CNA.
Pada Februari lalu, taipan media Jimmy Lai juga dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas dakwaan bekerja sama dengan pihak asing dan melakukan hasutan. Persidangan Lai menuai kritik internasional. Perkara Wong kini menambah perhatian terhadap penggunaan undang-undang keamanan nasional untuk menangani tokoh-tokoh yang pernah terlibat dalam gerakan prodemokrasi.
Wong tetap menjalani hukuman penjara, dengan perkiraan pembebasan pada akhir 2036. Vonis terbaru itu menjadi kali kedua ia dihukum berdasarkan undang-undang keamanan nasional Hong Kong.
