Inflasi pangan mencapai 5,03 persen secara tahunan pada September 2026. Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengingatkan pemerintah agar mewaspadai kenaikan harga kelompok pangan bergejolak itu karena berisiko menggerus daya beli masyarakat, terutama ketika harga cabai rawit melonjak tajam.
Destry menyampaikan perkembangan tersebut kepada Presiden dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (19/10/2026). Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menjaga laju inflasi pangan.
“Ini kami laporkan dan juga koordinasi dengan Kementan, bagaimana kita menjaga volatile food inflation,” ujar Destry.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sejumlah komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada September adalah daging ayam ras, cabai rawit, beras, dan daging sapi. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi bulanan 0,88 persen dengan andil 0,26 poin persentase terhadap inflasi.
Inflasi pangan meningkat, inflasi inti masih terkendali
Meski tekanan harga pangan menjadi perhatian, BI menilai kondisi perekonomian secara umum masih cukup terkendali. Salah satu cerminnya adalah inflasi inti yang tercatat 2,8 persen pada September 2026.
Secara keseluruhan, inflasi Indonesia pada bulan itu berada di level 3,28 persen secara tahunan. Adapun inflasi sejak awal tahun atau year-to-date mencapai 2,17 persen. Perbedaan angka tersebut menunjukkan tekanan dari pangan bergejolak lebih tinggi dibandingkan inflasi umum.
Perkembangan harga pangan menjadi penting karena komoditas yang terdampak merupakan kebutuhan sehari-hari. Ketika kenaikan berlangsung pada beberapa bahan sekaligus, ruang belanja rumah tangga dapat semakin tertekan. BI menempatkan koordinasi dengan Kementan sebagai salah satu langkah untuk menjaga pergerakan harga kelompok ini.
Harga cabai rawit terdorong gangguan pasokan
Cabai menjadi salah satu sumber tekanan utama. Rata-rata harga eceran cabai rawit pada September mencapai Rp81.341 per kilogram, lebih tinggi daripada cabai merah yang berada di angka Rp63.068. Setahun sebelumnya, cabai rawit masih lebih murah dibandingkan cabai merah.
Catatan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memperlihatkan kenaikan paling tajam terjadi pada cabai rawit merah. Harganya naik 84,53 persen secara tahunan pada September. Rawit hijau meningkat 48,09 persen, cabai merah keriting 17,29 persen, dan cabai merah besar 10,64 persen.
Jika dibandingkan dengan Agustus, harga eceran rawit merah naik 39,33 persen menjadi Rp92.505 per kilogram. Rawit hijau meningkat 18,26 persen menjadi Rp65.966 per kilogram. Lonjakan ini terjadi di tengah kelangkaan pasokan dan penurunan produksi.
LPEM FEB UI menyebut keterbatasan air saat kondisi El Niño sebagai salah satu faktor yang dapat menjelaskan kenaikan harga. Musim kemarau berkepanjangan dan cuaca panas mengurangi hasil panen, sementara pasokan tambahan dari penanaman baru membutuhkan waktu untuk tersedia.
Kenaikan meluas dari produsen hingga konsumen
Tekanan harga rawit merah terlihat pada seluruh tingkat perdagangan. Pada September, harga di tingkat produsen mencapai Rp55.139 per kilogram, naik 49,58 persen secara tahunan. Harga grosir meningkat 91,14 persen menjadi Rp75.743, sedangkan harga eceran naik 84,53 persen menjadi Rp92.505 per kilogram.
Kenaikan bulanan juga lebih besar di tingkat grosir dan eceran. Dibandingkan Agustus, harga grosir naik 45,04 persen dan eceran 39,33 persen. Sementara itu, harga produsen bertambah 24,98 persen.
Perbedaan harga antardaerah turut memperlihatkan bahwa lokasi dan distribusi berpengaruh terhadap beban yang diterima konsumen. Rata-rata harga rawit merah pada September tercatat Rp140.468 per kilogram di Gorontalo dan Rp140.270 di Sulawesi Utara. Angka tersebut jauh di atas Sumatera Utara, Rp56.234, dan Jawa Timur, Rp64.470.
Kenaikan tahunan terjadi di seluruh 30 provinsi yang diamati. Lonjakan persentase terbesar tercatat di Sulawesi Selatan, yakni 189,40 persen, dengan harga Rp79.605 per kilogram—masih di bawah rata-rata nasional.
Catatan LPEM FEB UI menekankan pengendalian harga perlu memperhatikan pemerataan pasokan dan distribusi, bukan hanya ketersediaan komoditas secara nasional. Dengan koordinasi pemerintah dan pemantauan harga di daerah, perkembangan pasokan dalam beberapa waktu ke depan akan menjadi penentu penting bagi tekanan inflasi pangan dan daya beli masyarakat.
