MPR membentuk dua tim dan menyepakati perubahan jadwal pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pemilihan sekaligus pelantikannya dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026, setelah permintaan Presiden Prabowo Subianto agar agenda tersebut diundur.
Perubahan tanggal itu membuat persiapan pemilihan memiliki tenggat baru. Ketua MPR menyebut ada 22 persyaratan yang perlu dipenuhi calon wakil presiden pengganti Gibran. Namun, rincian syarat tersebut belum dijelaskan dalam ringkasan pemberitaan yang tersedia, begitu pula nama kandidat yang akan mengikuti proses pemilihan.
Jadwal bergeser atas permintaan Prabowo
Kompas.com melaporkan MPR menyepakati penundaan setelah menerima permintaan Prabowo. Pemilihan dan pelantikan yang semula direncanakan pada waktu sebelumnya kini ditetapkan pada 9 Desember 2026. Ringkasan laporan tidak mencantumkan jadwal lama maupun alasan yang disampaikan untuk meminta perubahan.
Keputusan mengenai tanggal menjadi perkembangan paling konkret dalam persiapan penggantian Gibran. Dengan waktu pelaksanaan yang sudah disebut, perhatian berikutnya tertuju pada tahapan yang akan ditempuh MPR dan cara lembaga itu memastikan calon memenuhi persyaratan.
Belum ada keterangan dalam laporan yang dirangkum mengenai apakah tanggal 9 Desember merupakan batas akhir seluruh proses atau hanya hari pemilihan dan pelantikan. Yang disebutkan adalah kedua agenda tersebut akan dilakukan pada tanggal yang sama. MPR juga belum memaparkan secara terbuka urutan tahapan menuju hari itu.
Dua tim dibentuk, rincian tugas belum diungkap
Pembentukan dua tim menjadi bagian lain dari persiapan MPR. Namun, informasi yang tersedia belum menjelaskan nama tim, susunan anggotanya, ataupun pembagian pekerjaan di antara keduanya. Karena itu, belum dapat dipastikan apakah satu tim akan menangani verifikasi calon sementara tim lain mengurus pelaksanaan pemilihan.
Kompas.com mengangkat pembentukan dua tim itu dalam laporannya mengenai persiapan MPR. Informasi tersebut memperlihatkan bahwa lembaga telah mulai menata proses, tetapi belum cukup untuk menjelaskan bagaimana mekanisme pemilihan akan berjalan. Keterangan lanjutan dari MPR diperlukan agar publik mengetahui tugas masing-masing tim dan tahapan yang harus dilalui.
Bagi calon, angka 22 persyaratan yang disampaikan Ketua MPR memberi gambaran bahwa kelayakan akan menjadi bagian penting dari proses. Meski begitu, jumlah tersebut belum menjawab syarat apa saja yang harus dipenuhi, dokumen apa yang dibutuhkan, atau siapa yang akan memeriksanya. Rincian itu penting agar calon dan masyarakat memahami standar yang digunakan.
Persyaratan calon masih menunggu penjelasan
BBC juga melaporkan pernyataan Ketua MPR tentang 22 persyaratan bagi calon pengganti. Sementara itu, laporan Antara dan IDNFinancials menyoroti perubahan jadwal yang mengikuti permintaan Prabowo. Informasi dari sejumlah media tersebut memperkuat dua hal yang sudah diketahui: tenggat baru telah disepakati, dan persiapan kelembagaan sedang berlangsung.
Belum ada nama yang disebut dalam ringkasan pemberitaan sebagai calon pengganti Gibran. Tidak tersedia pula keterangan mengenai pihak yang berhak mengusulkan nama atau bagaimana MPR akan menentukan pilihan di antara kandidat. Dengan informasi yang masih terbatas, belum tepat menyimpulkan siapa yang berpeluang mengisi posisi tersebut.
Publik kini menunggu penjelasan MPR yang lebih terperinci, terutama mengenai isi 22 persyaratan dan mandat dua tim yang dibentuk. Penjelasan itu akan membantu memperjelas langkah sebelum pemilihan dan pelantikan pada 9 Desember 2026. Sampai ada keterangan baru, tanggal tersebut menjadi jadwal yang telah disepakati, sementara rincian prosesnya masih belum terbuka.
