Presiden Prabowo Subianto memperkirakan pemerintah dapat menghemat hingga Rp 400 triliun dengan membenahi belanja barang dan jasa. Ia menyebut pengadaan yang dilakukan sendiri-sendiri oleh kementerian, pemerintah daerah, dan rumah sakit membuat harga barang serupa berbeda-beda.
Prabowo menyampaikan rencana itu dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Seperti dilaporkan detikFinance, ia mengatakan akan mengumpulkan para gubernur dan bupati dalam waktu dekat untuk membahas pengarahan belanja daerah.
“Saya buktikan sebentar lagi,” kata Prabowo saat menjelaskan target penghematan tersebut. Ia menyampaikan bahwa pemerintah juga akan menambah biaya bagi daerah, tetapi penggunaannya harus diarahkan.
Pengadaan terpisah dinilai memicu selisih harga
Prabowo mengacu pada laporan pakar di pemerintahan mengenai kebocoran anggaran negara dan daerah. Menurut perkiraannya, belanja barang dan jasa dari APBN mencapai sekitar Rp 1.200 triliun. Ia menyebut sekitar 30 persen dari jumlah itu berpotensi hilang akibat penggelembungan harga hingga korupsi.
Angka Rp 400 triliun yang ia sampaikan berasal dari perkiraan tersebut. Jika porsi 30 persen dari belanja Rp 1.200 triliun dapat ditekan, nilainya mendekati Rp 360 triliun. Namun, Prabowo menyebut potensi penghematan sekitar Rp 400 triliun, tanpa memaparkan rincian perhitungan atau komponen belanja yang menjadi sasaran.
Persoalan yang ia soroti adalah pola pengadaan yang tersebar. Kementerian, provinsi, kabupaten, dan rumah sakit dapat membeli barang yang sama secara terpisah. Dengan cara itu, harga dan spesifikasi barang serupa tidak selalu seragam.
Contoh yang disampaikan Prabowo adalah pembelian obat. Rumah sakit yang melakukan pengadaan sendiri-sendiri, menurut dia, dapat membayar harga berbeda untuk obat dengan jenis yang sama. Ia menyebut variasi harga bisa mencapai 20 sampai 30 harga untuk satu obat.
Skema belanja bersama masih perlu dirinci
Prabowo menginginkan pengadaan dirasionalisasi melalui pembelian yang lebih terpusat. Pemerintah menargetkan barang yang dibeli instansi memiliki harga, spesifikasi, dan kualitas yang sama. Ia memperkirakan pendekatan itu dapat menghemat belanja sekitar 40 persen.
Persentase tersebut merupakan perkiraan yang disampaikan dalam pidato, bukan angka penghematan yang sudah terealisasi. Dalam keterangan yang diberitakan detikFinance, belum dijabarkan barang apa yang akan lebih dulu masuk dalam skema bersama, bagaimana pemerintah menentukan harga acuan, ataupun cara memastikan mutu barang tetap sesuai kebutuhan tiap instansi.
Rencana itu juga menuntut koordinasi dengan pemerintah daerah. Prabowo menyebut akan mengumpulkan gubernur dan bupati serta mengarahkan tambahan biaya yang diberikan kepada daerah. Ia belum menyebut jadwal pertemuan tersebut secara spesifik dalam pidato yang dilaporkan.
ANTARA dan CNBC Indonesia juga memberitakan rencana tambahan anggaran Rp 100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi pada akhir 2026. Informasi yang tersedia tidak merinci hubungan anggaran tersebut dengan rencana penghematan dari pengadaan terpusat. Karena itu, kedua hal tersebut merupakan rencana anggaran yang perlu dibaca terpisah sampai pemerintah memberikan penjelasan lebih lengkap.
Pemerintah perlu membuktikan angka penghematan
Perbedaan harga dan dugaan kebocoran yang disampaikan Presiden menjadi alasan pemerintah mendorong perubahan tata cara belanja. Namun, besarnya penghematan baru dapat dinilai setelah pemerintah menetapkan cakupan pengadaan, mekanisme pembelian, dan ukuran keberhasilannya.
Langkah berikutnya yang disebut Prabowo adalah pertemuan dengan para kepala daerah. Hasil pembahasan itu akan menentukan bagaimana tambahan biaya diarahkan dan apakah pemerintah pusat serta daerah dapat menyatukan pembelian barang yang selama ini dilakukan masing-masing.
