Ade Darmawan meninggalkan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan nada tinggi. Aktivis yang tergabung dalam Gibranisti itu memprotes putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, yang ia nilai tidak adil.
Peristiwa tersebut terjadi setelah Ade dan sejumlah perwakilan relawan bertemu Gibran di Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026). Seperti diberitakan AFU.id, Ade berbicara kepada wartawan di luar kantor dan menyebut perkara itu sebagai bentuk ketidakadilan terhadap Gibran.
“Hukum telah dipolitisasi,” kata Ade. Ia juga mempertanyakan putusan yang, menurutnya, tidak menyediakan upaya banding maupun peninjauan kembali. Pernyataan itu merupakan penilaian Ade terhadap proses hukum, bukan keterangan mengenai rincian putusan dari pihak pengadilan.
Dari advokat hingga pengurus Gibranisti
Ade Darmawan memiliki nama lengkap Ade Darmawan Dipakusuma. Ia dikenal dengan panggilan Ade Bayassid dan lahir pada 22 September 1978. Di Gibranisti, kelompok pendukung Gibran, ia tercatat sebagai anggota dewan penasihat.
Di luar kegiatan relawan, Ade berprofesi sebagai advokat dan menjabat Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu. Ia menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan lulus pada 2002. Setelah itu, ia melanjutkan studi magister hukum di Universitas Kristen Indonesia.
Ade juga menyebut dirinya sebagai aktivis mahasiswa pada masa 1998. Latar belakang tersebut menjadi bagian dari profilnya, meski pemberitaan AFU.id tidak merinci kegiatan kemahasiswaan yang pernah ia jalani pada periode itu.
Namanya beberapa kali muncul dalam isu yang berkaitan dengan Gibran dan Presiden Joko Widodo. Menurut AFU.id, Ade aktif menentang pihak-pihak yang mempersoalkan keabsahan ijazah keduanya. Ia juga pernah mengambil sikap keras dalam perkara yang melibatkan Roy Suryo dan dr. Tifauzia Tyassuma, yang dituding mempermasalahkan ijazah Jokowi.
Keberatan terhadap pembatalan suket pendidikan
Pokok keberatan Ade kali ini berkaitan dengan surat keterangan atau suket penyetaraan pendidikan Gibran. AFU.id melaporkan, Mahkamah Agung membatalkan suket tersebut. Ade menilai keputusan itu memunculkan persoalan keadilan dan mengkritik mekanisme hukum yang menurutnya membatasi upaya untuk mengajukan keberatan.
Rincian perkara maupun pertimbangan majelis hakim tidak dijabarkan dalam laporan tersebut. Karena itu, pernyataan Ade di hadapan wartawan perlu dipahami sebagai respons seorang pendukung Gibran terhadap putusan yang dipersoalkan, bukan sebagai penjelasan resmi dari lembaga peradilan.
Sikap Ade terhadap perkara itu bukan kali pertama disampaikan secara terbuka. Pada Juni 2026, ia disebut mengancam akan melaporkan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan di Kejaksaan Agung. Ancaman itu berkaitan dengan penangguhan penahanan Roy Suryo, menurut pemberitaan AFU.id.
Rentetan sikap tersebut memperlihatkan bahwa Ade aktif membela Gibran dan Jokowi dalam polemik yang menyangkut ijazah serta proses hukum. Namun, laporan yang tersedia tidak mencantumkan tindak lanjut dari ancaman pelaporan pada Juni itu.
Pesan relawan setelah bertemu Gibran
Pertemuan di kantor Wakil Presiden, menurut pengakuan Ade, juga membahas dukungan relawan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyampaikan bahwa para relawan mendapat pesan untuk tetap mendukung dan menjaga pemerintahan hingga 2029.
Kontras muncul setelah pertemuan tersebut. Di satu sisi, Ade mengaku membawa pesan agar relawan menjaga pemerintahan. Di sisi lain, ia memilih menyuarakan kemarahan atas putusan yang menyangkut Gibran. Ade mengatakan dirinya tidak akan tinggal diam terhadap apa yang ia anggap sebagai ketidakadilan.
AFU.id melaporkan Ade meluapkan protesnya di hadapan wartawan setelah keluar dari pertemuan. Pemberitaan itu tidak memuat keterangan mengenai tanggapan Mahkamah Agung atas kritik Ade ataupun perkembangan lanjutan terkait suket pendidikan Gibran.
