Pimpinan sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membahas dugaan penyadapan ilegal, persatuan umat, serta arah kedaulatan ekonomi nasional dalam pertemuan di Jakarta. Forum itu juga menjadi tempat membicarakan rencana penyampaian aspirasi melalui Aksi Rakyat Bela Indonesia pada 15 November 2026.
Pertemuan berlangsung di Gedung MUI Pusat, Kamis, 12 November 2026. Hadir Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum MUI K.H. Cholil Nafis, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia sekaligus Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria, serta Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah.
Seperti diberitakan detikNews dan InvestorTrust, agenda pertemuan mencakup konsolidasi organisasi Islam, dorongan penegakan hukum atas dugaan penyadapan, dan penguatan ekonomi nasional. Namun, bahan pemberitaan tidak menyebut siapa yang diduga melakukan penyadapan maupun rincian peristiwanya. Isu tersebut dibicarakan sebagai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian hukum.
Konsolidasi organisasi dan tuntutan penegakan hukum
Ferry menyebut pertemuan itu sebagai kesempatan untuk menyatukan pandangan dan daya gerak organisasi Islam. Ia menilai komunikasi antarlembaga diperlukan agar para pimpinan ormas dapat merespons persoalan nasional dengan sikap yang lebih terkoordinasi.
“Ini memang momentum untuk kita menyatukan pikiran, menyatukan kekuatan,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis.
Pembahasan tersebut tidak berhenti pada hubungan antarlembaga. Para peserta juga menyinggung rencana Aksi Rakyat Bela Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Tugu Proklamasi, Jakarta, pada Minggu, 15 November 2026. Kegiatan itu disebut sebagai kelanjutan aksi sebelumnya di kawasan Masjid Agung Al-Azhar, meski tanggal kegiatan terdahulu tidak dijelaskan dalam laporan.
Aspirasi yang direncanakan untuk disuarakan meliputi penyelesaian kasus dugaan penyadapan ilegal, penolakan terhadap praktik oligarki yang dinilai merugikan negara, serta penguatan kedaulatan ekonomi. Dengan demikian, isu hukum dan ekonomi yang muncul dalam pertemuan juga akan menjadi bagian dari agenda aksi tersebut.
Rencana itu masih merupakan agenda yang disampaikan dalam pertemuan. Laporan yang tersedia tidak memerinci jumlah peserta aksi, susunan penyelenggara, ataupun bentuk kegiatan yang akan dilakukan di Tugu Proklamasi. Tidak ada pula keterangan mengenai perkembangan penyelidikan atas dugaan penyadapan yang dibahas.
Ekonomi kerakyatan jadi perhatian bersama
Ferry juga mengaitkan konsolidasi organisasi dengan upaya memperkuat kemandirian ekonomi. Menurut pandangannya, kontribusi ormas Islam tidak semestinya hanya bertumpu pada kegiatan sosial dan politik. Kerja sama antarorganisasi, pengembangan usaha, dan penguatan koperasi disebut sebagai jalur yang dapat memperbesar peran ekonomi umat.
Ia merujuk Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar bagi pengelolaan sumber daya ekonomi yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam pandangannya, penataan korporasi dan efisiensi badan usaha milik negara perlu berjalan bersama dengan kebangkitan koperasi. Ferry mengaitkan arah tersebut dengan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Gagasan itu menempatkan koperasi sebagai bagian dari pembicaraan tentang kedaulatan ekonomi, bukan semata urusan organisasi. Ferry mendorong agar jaringan ormas dapat ikut mengembangkan kemandirian usaha dan membangun kerja sama di antara lembaga. Ia tidak memerinci program, target, atau jadwal pelaksanaan yang akan ditempuh untuk mewujudkannya.
Pertemuan di Gedung MUI mempertemukan tokoh organisasi dan lembaga yang memiliki bidang kerja berbeda. Pembahasan tentang ekonomi, penegakan hukum, dan koordinasi umat berlangsung dalam satu forum, sementara rencana aksi pada 15 November menjadi tindak lanjut yang disebut paling dekat. Belum ada keterangan lebih rinci mengenai langkah bersama setelah aksi tersebut.
