Delapan fraksi di DPR disebut mengarah pada penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, langkah itu belum menjadi keputusan resmi DPR. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan usulan tersebut akan dibicarakan dalam masa sidang yang baru dibuka pada Selasa, 10 November 2026.
Rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 berlangsung setelah masa reses. Sebanyak 403 anggota hadir secara fisik dan 11 lainnya menyampaikan izin, sehingga jumlah kehadiran tercatat 414 orang. Puan menyatakan rapat telah memenuhi kuorum.
Pembukaan masa sidang itu menjadi awal pembahasan politik yang berpotensi menentukan tindak lanjut DPR atas persoalan yang menyeret Gibran. Meski dukungan terhadap HMP disebut meluas, sikap setiap fraksi dan tahapan berikutnya masih perlu dipastikan.
Dukungan fraksi belum sama dengan keputusan DPR
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin mengatakan pembicaraan informal di antara partai-partai mengarah pada HMP. Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera juga menyebut delapan fraksi telah sepakat mendukung penggunaan hak tersebut. Keduanya menyampaikan pandangan itu menjelang atau pada hari pembukaan masa sidang, seperti dilaporkan AFU.id.
HMP merupakan hak DPR untuk menyampaikan pendapat mengenai persoalan yang dinilai menyangkut konstitusi. Khozin menjelaskan, penggunaannya tidak harus didahului hak angket atau hak interpelasi. Artinya, dukungan terhadap HMP yang disampaikan sejumlah anggota belum dengan sendirinya membuktikan bahwa DPR telah mengambil keputusan kelembagaan.
Puan mengatakan DPR sudah menerima laporan mengenai usulan tersebut. Pembahasan mengenai pihak yang akan mengajukan, bentuk usulan, dan mekanismenya akan dilanjutkan setelah masa sidang dibuka. “Kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan, seperti dikutip AFU.id.
Masih ada perbedaan antara klaim dukungan yang disampaikan anggota parlemen dan sikap resmi fraksi. Juru bicara Partai Gerindra Kamrussamad mengatakan fraksinya belum menerima arahan pimpinan pada pagi itu dan baru akan menggelar rapat internal setelah paripurna. Ia menyatakan Gerindra terbuka mendengar aspirasi masyarakat serta akan menghormati langkah fraksi lain selama sesuai dengan ketentuan hukum.
Karena itu, penyebutan delapan fraksi yang sepakat perlu dibaca sebagai keterangan para anggota yang mendukung HMP, bukan sebagai keputusan final seluruh DPR. Pernyataan Puan menegaskan bahwa mekanisme dan tindak lanjutnya masih akan dibahas.
Proses politik berlapis, waktu belum dipastikan
Mardani menyebut masing-masing fraksi nantinya akan menyampaikan pandangan dalam paripurna. Menurut penjelasannya, apabila paripurna menyetujui pendapat DPR, perkara itu akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Jika proses di MK berlanjut sesuai tahapan yang ia paparkan, DPR kembali mengambil keputusan melalui pemungutan suara mengenai kemungkinan meneruskan perkara ke MPR.
Dengan rangkaian tersebut, dukungan awal fraksi belum berarti pemakzulan langsung terjadi. Masih ada pembahasan di DPR dan proses di lembaga lain sebagaimana diterangkan Mardani. Ia berharap sebelum pergantian tahun sudah ada kejelasan mengenai proses HMP, tetapi mengakui bahwa jalannya proses politik bisa cepat maupun lambat.
Mardani juga menilai pemakzulan dapat membawa konsekuensi bagi karier politik Gibran, terutama menjelang 2029. Ia membedakan kemungkinan pengunduran diri dengan pemberhentian melalui pemakzulan. Namun, menurutnya, dampak hukum terhadap hak politik tidak otomatis muncul dari proses DPR dan bergantung pada jalur hukum tersendiri.
Gibran minta kesempatan menempuh jalur PTUN
Pada hari yang sama, Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pertemuan itu berlangsung sekitar dua setengah jam. Menurut keterangan Prasetyo, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan wakil presiden sekaligus meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di pengadilan tata usaha negara,” ujar Prasetyo, sebagaimana diberitakan AFU.id.
Prasetyo juga meluruskan kabar bahwa Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut. Ia mengatakan Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan itu. Belum ada keterangan dalam laporan tersebut bahwa Gibran telah mengajukan pengunduran diri secara resmi.
Dengan demikian, dua proses masih berjalan pada jalurnya masing-masing: DPR akan membahas mekanisme usulan HMP, sedangkan Gibran meminta pembuktian dokumen melalui PTUN. Sikap resmi fraksi-fraksi dan keputusan DPR mengenai tindak lanjut usulan itu masih menunggu pembahasan pada masa sidang berikutnya.
