Mahasiswa Trisakti menilai jawaban yang mereka terima setelah aksi 29 Oktober belum menjawab tuntutan. Mereka disebut hanya mendapat paparan data statistik, sementara sejumlah persoalan yang dibawa dalam demonstrasi belum memperoleh tindak lanjut sesuai harapan. Karena itu, mahasiswa berencana mendatangi Kementerian Sekretariat Negara untuk menagih janji atas tuntutan aksi tersebut.
Kompas.com melaporkan kekecewaan mahasiswa itu sekaligus rencana mereka menuju Setneg. Pokok persoalannya bukan semata apakah pemerintah menyampaikan informasi, melainkan apakah informasi tersebut menanggapi tuntutan yang diajukan. Data statistik dapat memberi gambaran mengenai suatu perkara, tetapi bagi para mahasiswa, paparan angka saja belum menjadi jawaban atas permintaan mereka.
Rangkaian tuntutan tersebut mencakup evaluasi menyeluruh terhadap Satgas PKH. Suara.com menyoroti desakan mahasiswa agar satuan tugas itu dievaluasi, termasuk kritik terhadap kebiasaan memamerkan uang sitaan. Informasi yang tersedia tidak merinci seluruh butir tuntutan maupun isi data statistik yang disampaikan kepada mahasiswa. Namun, isu evaluasi itu memperlihatkan bahwa pembicaraan mereka berkaitan dengan cara kerja dan pertanggungjawaban lembaga, bukan hanya penyajian angka.
Data statistik belum menjawab tuntutan
Kekecewaan mahasiswa muncul karena ukuran keberhasilan pertemuan, bagi mereka, terletak pada kesesuaian jawaban dengan permintaan yang disampaikan. Jika yang dibutuhkan adalah evaluasi, informasi statistik belum tentu menerangkan apakah evaluasi akan dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, atau apa tindak lanjutnya. Dalam kasus ini, bahan yang dilaporkan tidak menyebut rincian isi pertemuan maupun komitmen spesifik yang disampaikan kepada mahasiswa.
Perbedaan antara paparan data dan keputusan konkret menjadi inti keberatan yang diberitakan. Mahasiswa merasa tuntutan aksi 29 Oktober belum dipenuhi, sedangkan respons yang mereka terima terbatas pada statistik. Tanpa keterangan lebih jauh mengenai isi paparan, tidak dapat dipastikan data apa yang disajikan atau bagian mana yang dianggap tidak memadai. Yang jelas, kekecewaan itu mendorong mereka untuk kembali meminta penjelasan melalui Setneg.
Dalam laporan terkait, Suara.com mengaitkan desakan evaluasi Satgas PKH dengan kritik mahasiswa atas uang sitaan yang dipamerkan. Isu tersebut memberi konteks pada tuntutan mereka, tetapi rincian mengenai alasan, mekanisme evaluasi, serta siapa yang akan menjalankannya tidak dijelaskan dalam ringkasan berita yang tersedia. Karena itu, fokus pemberitaan tetap pada tuntutan evaluasi dan ketidakpuasan mahasiswa terhadap jawaban yang dinilai belum menyentuh substansi.
Setneg menjadi tujuan penagihan janji
Rencana mendatangi Setneg menandai langkah berikutnya setelah aksi 29 Oktober. Kompas.com menyebut mahasiswa akan menyambangi kementerian itu untuk menagih janji terkait tuntutan mereka. Belum ada keterangan dalam bahan berita mengenai waktu kunjungan, pihak yang akan ditemui, ataupun bentuk agenda yang disiapkan. Rencana tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa belum menganggap persoalan selesai setelah menerima paparan statistik.
Penagihan janji juga menjadi cara untuk meminta kejelasan atas tindak lanjut. Mahasiswa ingin tuntutan yang sudah dibawa ke ruang demonstrasi mendapatkan respons yang dapat dinilai, bukan berhenti pada penyampaian informasi. Namun, belum ada rincian apakah mereka meminta tenggat tertentu atau keputusan formal mengenai evaluasi Satgas PKH. Keterangan yang tersedia juga belum memuat tanggapan pihak pemerintah atas rencana kunjungan tersebut.
Nama Zahra Nazira Firman turut muncul dalam pemberitaan terkait. Cantika.com mengenalkannya sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum Trisakti yang memimpin orasi dalam demonstrasi mahasiswa. Informasi itu menempatkan aksi tersebut dalam konteks gerakan mahasiswa kampus, meski bahan yang tersedia tidak merinci susunan peserta maupun organisasi lain yang terlibat. Dengan demikian, perhatian utama tetap pada tuntutan yang belum dianggap tuntas dan rencana mahasiswa untuk meminta tindak lanjut.
Tindak lanjut masih ditunggu
Belum ada informasi dalam laporan yang disediakan mengenai hasil lanjutan setelah mahasiswa menyatakan akan mendatangi Setneg. Belum diketahui pula apakah pihak kementerian telah menetapkan pertemuan atau memberikan jawaban baru atas tuntutan mereka. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada komunikasi antara mahasiswa dan pihak yang diminta menanggapi, terutama terkait evaluasi Satgas PKH.
Bagi mahasiswa, persoalan yang dibawa dari aksi 29 Oktober belum berakhir hanya dengan pemaparan statistik. Mereka kini menyiapkan langkah untuk kembali meminta kejelasan melalui Setneg. Sampai ada tindak lanjut yang disampaikan, tuntutan evaluasi dan keberatan atas respons yang diterima masih menjadi pokok yang mereka tagih.
