Imunisasi difteri-tetanus (DT) untuk murid kelas 1 dan tetanus-difteri (Td) bagi kelas 2 serta kelas 5 dijadwalkan pada tahap kedua Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 2026. Sekolah perlu berkoordinasi dengan puskesmas dan menyampaikan informasi kepada orang tua agar anak dapat mengikuti layanan sesuai jadwal daerah masing-masing.
Jadwal di tiap sekolah tidak harus sama. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebut pelaksanaan BIAS dikoordinasikan dengan dinas pendidikan, dinas kesehatan, puskesmas, atau fasilitas kesehatan yang ditunjuk, dengan mempertimbangkan kesiapan setempat.
Imunisasi DT dan Td masuk tahap November
BIAS merupakan layanan imunisasi tahunan bagi anak usia sekolah yang diselenggarakan melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Pada 2026, kegiatan ini dibagi menjadi dua tahap, yakni Agustus dan November. Informasi tersebut disampaikan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Banten pada 27 Agustus 2026.
Tahap Agustus mencakup imunisasi campak-rubela untuk murid kelas 1 dan vaksin human papillomavirus (HPV) bagi murid perempuan kelas 5. Imunisasi HPV kejar juga ditujukan kepada murid perempuan kelas 6 dan kelas 9 sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan. Adapun imunisasi DT dan Td diberikan pada tahap November.
DT dan Td ditujukan untuk melindungi anak dari difteri dan tetanus. Pembagian sasaran berdasarkan kelas menjadi pegangan bagi sekolah dan tenaga kesehatan saat menyiapkan kegiatan. Namun, penilaian kondisi anak serta keputusan mengenai kelayakan menerima imunisasi tetap dilakukan oleh tenaga kesehatan.
Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2026, yang diterbitkan pada 21 Agustus, menjadi acuan dukungan pelaksanaan BIAS di satuan pendidikan. Kebijakan ini juga mengaitkan kegiatan imunisasi dengan penguatan UKS dan upaya membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah.
Riwayat kesehatan anak perlu disampaikan
Sebelum pelaksanaan, sekolah diharapkan menjelaskan kepada orang tua tujuan imunisasi, jenis vaksin, sasaran, serta waktu dan tempat layanan. Orang tua atau wali juga perlu menyampaikan riwayat imunisasi dan kondisi kesehatan anak secara benar kepada petugas. Informasi itu digunakan tenaga kesehatan dalam proses skrining.
Sekolah membantu menghubungkan komunikasi antara keluarga dan puskesmas, sekaligus menyiapkan jadwal, tempat, alur layanan, dan pendampingan murid. Bila ada anak yang absen atau belum memperoleh imunisasi, sekolah berkoordinasi dengan puskesmas atau fasilitas kesehatan untuk menyampaikan tindak lanjut kepada orang tua.
Pengaturan tersebut memberi ruang bagi petugas untuk menjalankan layanan sesuai prosedur, sementara sekolah bisa mengelola kehadiran murid dan kegiatan belajar. Informasi jadwal BIAS dapat diperoleh dari sekolah atau puskesmas di wilayah masing-masing.
Pengalaman daerah menunjukkan skala sasaran
Pelaksanaan BIAS di daerah sebelumnya memperlihatkan besarnya kebutuhan koordinasi. Pada November 2024, Dinas Kesehatan Kota Tangerang menargetkan imunisasi melalui 421 SD, 110 Madrasah Ibtidaiyah, dan satu sekolah kebutuhan khusus. Program yang dijalankan melalui 39 puskesmas itu menyasar murid kelas 1, 2, dan 5.
Data Pemkot Tangerang saat itu mencatat sasaran DT kelas 1 sebanyak 31.771 siswa. Untuk Td, sasarannya 31.382 murid kelas 2, serta 15.982 siswa dan 14.957 siswi kelas 5. Dinas Kesehatan Kota Tangerang menyatakan layanan tersedia di sekolah maupun puskesmas tanpa biaya.
Di Jember, BIAS pada Oktober 2025 menunjukkan bagaimana pelaksanaan dapat dilakukan bertahap di tingkat sekolah. Di Kelurahan Kranjingan, 351 murid dari empat sekolah dasar menjadi sasaran pada 28 dan 29 Oktober. Petugas memberikan DT kepada kelas 1 dan Td kepada kelas 2 serta 5, dengan pemerintah kelurahan dan TP PKK ikut mendampingi.
Pemkab Jember juga melaporkan kegiatan di SD Al Baitul Amien 03, Kelurahan Kebonsari, pada 27 Oktober 2025. Sebanyak 194 murid kelas 1 dan 2 menjadi sasaran. Contoh tersebut menggambarkan peran sekolah, petugas kesehatan, pemerintah setempat, dan keluarga dalam membantu layanan menjangkau anak.
Untuk BIAS 2026, tindak lanjut terdekat bagi keluarga adalah memastikan informasi jadwal dari sekolah atau puskesmas dan memberikan data kesehatan anak kepada petugas. Bila anak belum terlayani pada hari pelaksanaan, koordinasi dengan fasilitas kesehatan menjadi jalur yang disiapkan untuk pengaturan imunisasi berikutnya.
