Masyarakat dapat melaporkan anggota Polri yang menggunakan rokok elektrik melalui layanan 110, kode QR Propam, atau unit Propam di daerah. Imbauan itu disampaikan setelah larangan vape bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) berlaku sejak 30 Oktober 2026, termasuk saat anggota berada di luar lingkungan kerja.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan pengawasan warga diharapkan melengkapi mekanisme pemeriksaan internal. Pelaporan berlaku bagi personel yang terlihat menggunakan vape saat bertugas maupun di luar kedinasan. “Kalau dia ada yang lakukan vape, silakan laporkan,” kata Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2026), seperti diberitakan detikNews.
Ajakan tersebut membuat pelaksanaan aturan tidak hanya bergantung pada atasan atau pengawas di institusi kepolisian. Warga diberi jalur untuk menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran. Namun, bahan yang tersedia tidak merinci tata cara verifikasi laporan maupun tenggat penanganannya.
Larangan berlaku di dalam dan luar kantor
Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik di lingkungan Polri. Ketentuannya mencakup PNPP di Mabes Polri, kepolisian daerah, kepolisian resor, hingga kepolisian sektor. Dengan cakupan tersebut, larangan tidak terbatas pada area kantor atau waktu dinas.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa personel yang melanggar dapat dikenai sanksi. Menurut keterangan yang dilaporkan detikNews, bentuk penindakan bergantung pada kandungan cairan yang digunakan. Pelanggaran terkait penggunaan cairan yang tidak mengandung narkotika dapat berujung pada hukuman disiplin. Jika pemeriksaan menemukan zat narkotika, perkara dapat diproses secara pidana.
Isir menyebut sanksi internal dijatuhkan bertahap, mulai dari tindakan disiplin hingga hukuman disiplin. Pemisahan itu penting karena aturan melarang penggunaan vape bagi personel, sementara temuan zat terlarang dapat membawa perkara ke ranah hukum pidana. Rincian lebih jauh mengenai jenis sanksi untuk tiap pelanggaran tidak dijabarkan dalam keterangan yang disampaikan.
Polri mengantisipasi narkotika dalam cairan vape
Polri mengaitkan kebijakan tersebut dengan kekhawatiran terhadap penyalahgunaan narkotika dalam bentuk cair. Perangkat rokok elektrik terdiri atas alat, cartridge, dan cairan. Menurut Isir, kandungan cairan tidak selalu mudah dikenali dari tampilan atau aromanya, sehingga perangkat tersebut dinilai berpotensi menjadi media penyamaran zat terlarang.
Salah satu zat yang disebut dalam laporan detikNews adalah etomidate. Zat ini telah diklasifikasikan sebagai narkotika golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025. Polri menyatakan langkah pelarangan bagi personel merupakan bagian dari upaya pencegahan, bukan hanya penindakan setelah tindak pidana terjadi.
Alasan yang disampaikan pimpinan Polri berkaitan dengan perubahan cara penyalahgunaan narkotika. Zat yang sebelumnya dikenal dalam bentuk lain, menurut Isir, kini juga dapat dijumpai dalam cairan yang digunakan pada perangkat vape. Aroma yang beragam, termasuk buah-buahan, disebut dapat menyulitkan pengenalan kandungan hanya dengan pengamatan langsung. Karena itu, larangan internal diberlakukan terhadap perangkat dan penggunaannya oleh PNPP.
Polri juga menyampaikan bahwa kebijakan serupa telah diterapkan di Badan Narkotika Nasional (BNN). Suyudi mengatakan kedua lembaga memiliki perhatian terhadap potensi penggunaan vape untuk penyalahgunaan narkotika. Meski demikian, informasi yang disampaikan tidak memuat rincian bentuk aturan BNN maupun cakupan penerapannya.
Laporan warga melengkapi pengawasan internal
Isir menyebut Polri memiliki pengawasan struktural, fungsional, dan melekat. Pelibatan warga diposisikan sebagai pengawasan horizontal yang menambah jalur pemantauan terhadap perilaku anggota. Masyarakat dapat menggunakan nomor 110, kode QR yang tersedia di Propam, Bidpropam Polda, atau Sipropam Polres untuk menyampaikan laporan.
Kapolri juga mengatakan Polri tengah berdiskusi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai kemungkinan rekomendasi fatwa pelarangan vape secara umum. Pembahasan itu, menurut Suyudi, akan merujuk pada data dan temuan Polri serta BNN. Belum ada keputusan atau fatwa yang diumumkan dalam keterangan tersebut.
Untuk saat ini, kebijakan yang sudah berlaku secara resmi menyasar personel Polri, bukan larangan umum bagi masyarakat. Polri meminta warga menyampaikan laporan apabila melihat anggota menggunakan vape, sementara penilaian atas dugaan pelanggaran dan penjatuhan sanksi tetap dilakukan melalui mekanisme yang berlaku di institusi.
