Pengalaman Indonesia mengelola hubungan agama dan negara menjadi bahan paparan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, di hadapan ratusan ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat Suriah. Dalam simposium di Masjid Jami’ Khalid bin Walid, Provinsi Homs, Kamis, 29 Oktober 2026, ia menjelaskan model yang menempatkan keduanya dalam hubungan timbal balik.
Menurut paparan Ni’am, Indonesia tidak memilih penyatuan penuh agama dan negara, juga tidak memisahkan keduanya secara mutlak. Ia menyebut pilihan itu sebagai paradigma simbiotik: agama membutuhkan jaminan hukum dan ruang untuk menjalankan kehidupan keagamaan, sementara negara memerlukan nilai moral dan etika dalam mengelola pemerintahan serta pembangunan.
Simposium tersebut mengangkat pengalaman masyarakat Muslim Indonesia dalam pembangunan sosial dan peran umat Islam pada masa peralihan kekuasaan. MUI Digital melaporkan, Ni’am hadir sebagai pembicara utama dengan makalah mengenai keterlibatan umat Islam dalam perubahan sosial setelah Reformasi. Ia merupakan Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Tiga cara memahami hubungan agama dan negara
Dalam pemaparannya, Ni’am membedakan tiga pendekatan yang dikenal dalam pemikiran hukum Islam modern. Paradigma integralistik menganggap agama dan negara sebagai satu kesatuan, termasuk dalam penerapan hukum. Sebaliknya, pendekatan sekularistik menempatkan keduanya secara terpisah dan menolak norma agama menjadi dasar hukum publik.
Pendekatan simbiotik, yang menurut Ni’am dipilih Indonesia, berada di antara dua model itu. Agama dan negara memiliki ruang masing-masing, tetapi keduanya dapat berhubungan dan saling memberi pengaruh. Negara menyediakan perlindungan hukum bagi kehidupan beragama, sedangkan nilai agama dapat memberi arah etis bagi kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Dasar kebangsaan Indonesia, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ia jelaskan sebagai kesepakatan bersama. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi bagian dari fondasi negara, tanpa menjadikan Indonesia sebagai negara agama yang menerapkan satu bentuk formal pemerintahan keagamaan. Dalam forum itu, Ni’am juga menyebut keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II pada 2006 yang menetapkan NKRI sebagai bentuk final.
Seperti diberitakan Beritabuana.co, Ni’am turut menekankan tanggung jawab umat Islam untuk menjaga keutuhan negara dari ancaman, termasuk separatisme. Perubahan sosial, dalam pandangannya, perlu diarahkan pada kemaslahatan bersama dan perdamaian. Pesan tersebut disampaikan dalam forum yang membahas perubahan sosial dan pengalaman masyarakat Muslim Indonesia, bukan semata-mata soal susunan kelembagaan negara.
Lembaga publik menjadi contoh praktiknya
Hubungan timbal balik itu, menurut paparan Ni’am, terlihat pada sejumlah lembaga dan aturan di Indonesia. Pengadilan Agama berada dalam sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung, sementara Kementerian Agama mengelola urusan keagamaan dalam pemerintahan. Pengelolaan zakat dan wakaf juga memiliki lembaga khusus, yakni Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Ia turut menyinggung pembentukan Kementerian Haji dan Umrah serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pada ranah regulasi, aspirasi dan pertimbangan keagamaan disebut hadir dalam sejumlah undang-undang, di antaranya aturan tentang perkawinan, jaminan produk halal, dan penguatan serta pengembangan sektor keuangan. Paparan itu menggambarkan bagaimana nilai dan aspirasi keagamaan dapat berhubungan dengan proses hukum negara melalui jalur kelembagaan maupun peraturan.
Ni’am menyebut sekitar 252,8 juta penduduk Indonesia beragama Islam, setara dengan 87,14 persen populasi. Dalam jumlah sebesar itu, ia menilai pengelolaan aspirasi umat menjadi salah satu bagian dari kehidupan publik. Organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, menurut paparannya, telah berkontribusi sejak sebelum Indonesia merdeka.
MUI memosisikan diri sebagai penghubung
Di antara beragam organisasi tersebut, MUI menghimpun 87 ormas Islam dan berfungsi sebagai wadah bersama. Ni’am menggambarkan posisi lembaga itu sebagai pelayan umat sekaligus mitra pemerintah. MUI, menurut penjelasannya, tetap independen, tetapi dapat menyampaikan pandangan keagamaan dan menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan publik.
Ia merinci empat cara MUI merespons kebijakan: mendukung kebijakan yang dinilai baik, mengusulkan perbaikan, meluruskan hal yang dianggap keliru, serta mendorong kebijakan baru demi kemaslahatan. Keempat pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hubungan dengan pemerintah tidak hanya berupa dukungan, tetapi juga mencakup koreksi dan inisiatif.
Kunjungan Ni’am ke Suriah dimulai sehari sebelum simposium. Beritabuana.co melaporkan ia tiba di Bandara Internasional Damaskus pada Rabu, 28 Oktober 2026, dan disambut Wakil Menteri Wakaf Suriah Syeikh Dr Anas Musa serta Duta Besar Indonesia untuk Suriah Lukman Hakim Siregar. Dalam kunjungan itu, ia juga mengingatkan hubungan historis kedua negara: Suriah menjadi negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1949. Karya ulama Damaskus, termasuk Imam Nawawi dan Syeikh Wahbah al-Zuhaili, juga masih dipelajari di pesantren Indonesia.
