Pekerja yang ingin mengetahui peluang menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 perlu mencermati dua hal: upah yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dan upah minimum di daerah tempat bekerja. Aturan terbaru menetapkan bantuan Rp900.000, dibayarkan sekaligus untuk periode tiga bulan, bagi pekerja yang memenuhi persyaratan.
Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, yang mengubah untuk kedua kalinya Permenaker Nomor 10 Tahun 2022. Aturan tersebut ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada 28 Oktober 2026, serta berlaku sejak tanggal pengundangan.
Seperti diberitakan ANTARA, regulasi ini mengatur kriteria penerima, batas upah, dan nilai bantuan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa BSU ditujukan untuk membantu menjaga daya beli pekerja sekaligus menopang aktivitas ekonomi. Namun, bantuan hanya diberikan sesuai ketentuan yang tercantum dalam peraturan.
Batas upah menyesuaikan UMK atau UMP
Secara umum, pekerja dengan gaji atau upah maksimal Rp3,5 juta per bulan dapat memenuhi salah satu kriteria penghasilan penerima BSU. Batas itu tidak selalu sama di setiap wilayah. Jika UMK setempat lebih tinggi dari Rp3,5 juta, acuan batasnya mengikuti UMK yang dibulatkan ke atas sampai ratusan ribu rupiah penuh.
Di daerah yang tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota, perhitungan menggunakan UMP. Mekanisme pembulatannya sama, yakni ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Karena itu, pekerja di wilayah berbeda bisa memiliki batas penghasilan yang berbeda pula.
Upah yang diperiksa bukan sekadar angka yang diterima pekerja saat ini. CNBC Indonesia melaporkan, acuan pemerintah adalah upah terakhir yang disampaikan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tersimpan dalam data lembaga tersebut. Unsur yang dihitung terdiri dari upah pokok serta tunjangan tetap.
Ketentuan itu membuat data kepesertaan dan pelaporan upah menjadi penting. Jika terdapat perbedaan antara penghasilan yang diterima dengan angka yang tercatat, pekerja dapat memeriksa informasi kepesertaannya melalui kanal yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan atau menanyakan pelaporan upah kepada pemberi kerja. Aturan tidak menjadikan perkiraan gaji sebagai acuan pengganti data yang tercatat.
WNI dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
Penerima harus berstatus warga negara Indonesia dan memiliki Nomor Induk Kependudukan. Mereka juga wajib terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026.
Persyaratan tersebut berlaku bersama-sama dengan ketentuan batas upah. Memiliki NIK saja tidak cukup, begitu pula memenuhi batas penghasilan tetapi tidak tercatat sebagai peserta aktif pada periode yang ditentukan. Permenaker juga mengecualikan aparatur sipil negara, prajurit TNI, serta anggota Polri dari penerima bantuan.
Dengan kombinasi kriteria itu, status penerima tidak bisa ditentukan hanya dari besaran gaji yang diketahui pekerja. Data kepesertaan, identitas, serta upah yang dilaporkan pemberi kerja menjadi bagian dari pemeriksaan sesuai aturan.
Rp900.000 dibayar dalam satu kali penyaluran
BSU ditetapkan sebesar Rp300.000 untuk setiap bulan selama tiga bulan. Jumlah yang diterima pekerja yang lolos persyaratan menjadi Rp900.000 dan dibayarkan sekaligus, bukan melalui tiga pencairan bulanan terpisah. Suara.com merujuk Pasal 6 ayat (1) Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 untuk menjelaskan skema tersebut.
Besaran bantuan itu merupakan nilai total untuk periode tiga bulan, bukan Rp900.000 per bulan. Pembedaan ini penting agar pekerja tidak keliru menafsirkan nilai bantuan yang diumumkan. Aturan menetapkan jumlah dan cara pembayaran, tetapi informasi yang tersedia dalam peraturan tersebut tidak menyebut tanggal penyaluran bagi masing-masing penerima.
Suara.com juga melaporkan bahwa pemberian BSU memperhatikan jumlah pekerja yang memenuhi syarat dan ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Kemnaker. Dengan demikian, penerapan program tetap bergantung pada ketentuan penerima dan dukungan anggaran yang tersedia.
Pekerja dapat memantau informasi serta perkembangan BSU melalui kanal resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id. Untuk memastikan kelayakan, calon penerima perlu mencocokkan data upah dan status kepesertaan dengan persyaratan dalam Permenaker yang mulai berlaku pada 28 Oktober 2026.
