Hasil skrining kanker serviks dan payudara tidak cukup berhenti sebagai catatan pemeriksaan. Perempuan yang terdeteksi memiliki kelainan perlu didampingi untuk mengakses pemeriksaan dan penanganan lanjutan, terutama ketika rasa malu membuat mereka enggan datang ke fasilitas kesehatan.
Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Murti Utami, meminta bidan dan kader PKK memperkuat pendampingan langsung di lingkungan warga. Ajakan itu disampaikan dalam kegiatan Gebyar Pap Smear JKN 2026 di Cikarang, Jawa Barat, Kamis, 29 Oktober 2026, seperti dilaporkan InfoPublik.
Menurut Murti, pendekatan dari rumah ke rumah dapat digunakan untuk mengingatkan perempuan agar menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Peran kader dan bidan, kata dia, bukan hanya mengajak warga mengikuti skrining, melainkan juga membantu mereka melanjutkan pemeriksaan ketika ditemukan kelainan.
Angka tindak lanjut masih rendah
Data BPJS Kesehatan hingga September 2026 mencatat 16,6 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional teridentifikasi berisiko kanker leher rahim. Dari jumlah tersebut, hanya 2,27 persen yang menindaklanjuti hasil skrining dengan Pap Smear atau inspeksi visual asam asetat (IVA).
Angka itu menempatkan tindak lanjut sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian tersendiri. Skrining dapat menemukan indikasi yang perlu diperiksa lebih jauh, tetapi manfaatnya tidak optimal bila peserta tidak melanjutkan pemeriksaan. Karena itu, ajakan dari tenaga kesehatan dan kader di tingkat komunitas diharapkan menjangkau perempuan yang belum kembali menjalani layanan.
Murti menilai rasa malu masih menjadi hambatan bagi sebagian perempuan ketika hasil pemeriksaan menunjukkan kelainan pada serviks maupun payudara. Pendampingan yang persuasif dapat membantu mengurangi keraguan tersebut. Ia meminta kader PKK turut menyampaikan edukasi dan mendorong perempuan agar tidak menunda pengobatan medis lanjutan.
“Saya titip untuk menggerakkan door-to-door, mengingatkan dan mengedukasi ibu-ibu untuk terus mendapatkan pengobatan,” ujar Murti Utami.
Dorongan ini menempatkan kader dan bidan sebagai penghubung antara skrining dan layanan berikutnya. Mereka diharapkan tetap mendampingi warga yang terdeteksi memiliki kelainan sampai pasien bersedia menjalani penanganan, bukan berhenti setelah pemeriksaan awal. BPJS Kesehatan menyatakan akses pengobatan lanjutan tersedia bagi peserta.
Pemeriksaan terintegrasi di puskesmas
Murti juga mengusulkan agar pemeriksaan Pap Smear dan USG payudara dapat diintegrasikan di puskesmas. Pertimbangannya, sebagian perempuan memiliki waktu terbatas dan kesulitan datang berulang kali untuk menjalani jenis pemeriksaan yang berbeda.
Jika kedua layanan dapat dilakukan dalam satu rangkaian kunjungan, perempuan berpeluang memeriksakan serviks dan payudara tanpa perlu menjadwalkan kedatangan terpisah. Usulan itu memerlukan kolaborasi dengan puskesmas. Bahan pemberitaan tidak merinci lokasi mana yang sudah menerapkan layanan terpadu ataupun jadwal pelaksanaannya.
Selain pemeriksaan dan pengobatan, Murti mengingatkan pentingnya pencegahan melalui vaksinasi HPV bagi remaja berusia di atas 15 tahun. Pesan tersebut melengkapi upaya menemukan kelainan lebih dini dengan langkah pencegahan yang menyasar kelompok usia muda.
Pendampingan perlu berlanjut setelah skrining
Dalam pelaksanaannya, pendekatan komunitas dapat membantu menyampaikan informasi secara lebih dekat kepada warga. Bidan dan kader PKK diharapkan mengenali kebutuhan pendampingan, memberi dorongan, serta mengarahkan perempuan untuk memanfaatkan layanan yang tersedia. Namun, tujuan akhirnya tetap memastikan pasien memperoleh tindak lanjut medis, bukan sekadar mengumpulkan peserta skrining.
Murti mengaitkan kesehatan perempuan dengan keberlangsungan keluarga. Ia menilai hambatan emosional seperti rasa malu perlu dihadapi bersama melalui komunikasi yang meyakinkan di tingkat masyarakat. Pesan itu juga menggarisbawahi bahwa pemeriksaan kesehatan bukan sesuatu yang harus ditanggung perempuan sendirian.
Langkah berikutnya yang didorong BPJS Kesehatan ialah memperkuat peran bidan dan kader di lapangan serta mendorong kolaborasi pemeriksaan di puskesmas. Sementara itu, data tindak lanjut skrining hingga September 2026 menjadi pengingat bahwa akses layanan perlu disertai pendampingan agar peserta yang berisiko tidak terhenti pada tahap pemeriksaan awal.
