Pemerintah Kota Surabaya menelusuri unggahan media sosial yang menyebut warga Gunung Anyar harus membayar Rp 2 juta saat mengurus perpindahan kartu keluarga (KK). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) menegaskan layanan administrasi kependudukan, termasuk pindah KK, tidak dipungut biaya.
Kepala Dispendukcapil Surabaya Irvan Wahyudradjad mengatakan pihaknya sedang mendalami dugaan pungutan liar tersebut. Ia juga mengingatkan warga agar mengurus dokumen kependudukan melalui saluran pelayanan resmi yang tersedia, baik secara daring maupun langsung.
Dispendukcapil telusuri dugaan pungutan di Gunung Anyar
Informasi mengenai dugaan pungli itu beredar melalui sebuah unggahan di media sosial. Dalam unggahan tersebut, sejumlah warga di Gunung Anyar disebut diminta membayar Rp 2 juta ketika mengurus perpindahan KK melalui pengurus RT atau RW.
Namun, informasi yang beredar itu masih berupa dugaan. Belum ada keterangan dalam laporan mengenai pihak yang disebut meminta uang, jumlah warga yang mengaku mengalami hal serupa, ataupun rincian proses pengurusan yang dipersoalkan. Pemkot Surabaya menyatakan masih menelusuri kasus tersebut.
“Gak ada, pengurusan adminduk gratis. Kami coba dalami kasusnya seperti apa,” kata Irvan, seperti dikutip detikJatim, Minggu (25/10/2026).
Pernyataan itu menegaskan bahwa warga tidak seharusnya membayar biaya untuk layanan administrasi kependudukan. Meski demikian, proses penelusuran tetap diperlukan untuk memastikan duduk perkara unggahan tersebut dan mengetahui apakah ada pungutan yang dilakukan dalam pengurusan pindah KK di wilayah itu.
Warga bisa mengurus pindah KK lewat layanan resmi
Irvan menyampaikan, warga yang hendak mengurus pindah KK atau administrasi kependudukan lainnya dapat memilih layanan online maupun offline. Untuk layanan langsung, pengurusan bisa dilakukan di kantor pelayanan yang telah disediakan pemerintah kota.
Lokasi yang disebut Dispendukcapil meliputi kantor kelurahan, kecamatan, SPP, MPP Siola, serta balai RW. Pilihan tersebut memberi warga beberapa jalur untuk mengurus dokumen tanpa harus menyerahkan pembayaran kepada pihak yang tidak jelas kewenangannya.
Informasi tentang kanal pelayanan resmi menjadi penting di tengah beredarnya kabar dugaan pungutan. Warga yang membutuhkan layanan pindah KK dapat mengonfirmasi mekanisme pengurusan melalui tempat pelayanan tersebut. Dispendukcapil sendiri memastikan administrasi kependudukan di Surabaya gratis.
Kasus yang beredar di media sosial itu juga perlu dibedakan dari iuran lingkungan RT/RW yang diatur pemerintah kota. Pemkot Surabaya sebelumnya menerbitkan surat edaran mengenai pembatasan pungutan iuran di lingkungan tersebut. Aturan itu menjadi pedoman agar penarikan iuran dilakukan sesuai ketentuan, bukan berarti setiap pungutan untuk urusan administrasi kependudukan dibenarkan.
Surat edaran membatasi iuran RT dan RW
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4.3/16871/436.1.1/2026 tentang Pembatasan Pungutan Iuran kepada Masyarakat di Lingkungan RT dan RW. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh camat dan lurah di Surabaya.
Dalam surat edaran itu, iuran di lingkungan RT/RW hanya diperbolehkan untuk kepentingan keamanan, kebersihan, serta penerangan prasarana, sarana, dan utilitas yang belum diserahkan atau belum dikelola pemerintah daerah. Ketentuan itu memberi batas mengenai tujuan iuran yang dapat ditarik di lingkungan warga.
Dugaan pembayaran Rp 2 juta untuk mengurus pindah KK kini menjadi perhatian karena Dispendukcapil menyebut layanan tersebut gratis. Penelusuran Pemkot diharapkan dapat memperjelas informasi yang beredar sekaligus memastikan warga mengetahui jalur pengurusan resmi. Bagi masyarakat yang menghadapi permintaan pembayaran, konfirmasi kepada kelurahan, kecamatan, atau kanal pelayanan Dispendukcapil dapat membantu memastikan biaya dan prosedur yang berlaku.
