Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan penggadaian saham PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) dan PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) sebagai agunan kredit di Bank Mandiri berada di luar transaksi pasar modal. Penjelasan itu disampaikan Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik di Jakarta, Senin (19/10/2026), setelah bursa meminta klarifikasi kepada kedua emiten yang terafiliasi dengan pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.
Jeffrey mengatakan BEI telah meminta JARR dan PGUN menyampaikan keterbukaan informasi. Namun, soal boleh atau tidaknya saham digunakan sebagai jaminan kredit, menurut dia, merupakan ranah perbankan karena penggadaian tersebut bukan transaksi yang berlangsung di pasar modal.
“Selebihnya tentu itu adalah pengaturan di perbankan terkait boleh atau tidaknya transaksi seperti itu, karena itu bukan transaksi pasar modal,” kata Jeffrey kepada wartawan di Gedung BEI.
BEI minta klarifikasi kepada JARR dan PGUN
Permintaan keterangan dari bursa ditujukan kepada perusahaan, bukan kepada individu yang melakukan transaksi. Jeffrey menjelaskan, sejumlah transaksi terkait saham itu dilakukan oleh perseorangan, sementara BEI meminta penjelasan kepada JARR dan PGUN sebagai korporasi yang sahamnya menjadi perhatian.
“Bursa tentu meminta keterangannya dari korporasi, bukan dari individu,” ujarnya. BEI tidak mengungkap nilai fasilitas kredit maupun nilai saham yang dijaminkan dalam penjelasan tersebut.
Perhatian terhadap agunan saham muncul di tengah informasi yang beredar mengenai kredit kepada PT Jhonlin Baratama dan dugaan kaitannya dengan pembelian saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN). Bank Mandiri telah menyampaikan klarifikasi kepada BEI. Perseroan menegaskan fasilitas kredit untuk Jhonlin Baratama bukan ditujukan untuk aktivitas perdagangan atau pembelian saham.
Bank Mandiri menyebut kredit tersebut digunakan untuk mendukung belanja modal atau capital expenditure, kebutuhan pembiayaan perusahaan dan grup usaha di industri batu bara serta sektor penunjangnya. Perseroan juga menyatakan pemberian kredit memperhitungkan kemampuan pembayaran debitur dan grup usaha untuk jangka pendek, menengah, hingga panjang.
Bank Mandiri jelaskan tujuan kredit dan agunan
Dalam penilaian kredit, Bank Mandiri menyatakan mempertimbangkan tiga pilar kualitas kredit yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): prospek usaha, kinerja, dan kemampuan membayar. Kapasitas Jhonlin Baratama sebagai perusahaan operasional yang menghasilkan EBITDA juga menjadi pertimbangan, bersama peran induk usaha yang memiliki sejumlah anak perusahaan yang dapat memberikan dividen.
Agunan kredit, menurut Bank Mandiri, mencakup aset tetap dan non-aset tetap, rekening perusahaan, serta saham JARR dan PGUN yang terafiliasi dengan Jhonlin Baratama. Perseroan menyatakan saham tersebut menjadi agunan tambahan dan bukan sumber pelunasan utama.
“Agunan saham merupakan sumber pelunasan sekunder atau second way out dan dinilai secara konservatif,” kata Senior Vice President Bank Mandiri, Adhika Vista, dalam keterbukaan informasi.
Bank Mandiri juga menyebut penilaian saham sebagai agunan mengacu pada Pasal 4 POJK Nomor 40 Tahun 2017 dan kebijakan internal. Selain faktor kemampuan bayar dan jaminan, perseroan mempertimbangkan realisasi bisnis Jhonlin Group dengan bank, potensi usaha ke depan, penetapan harga kredit, serta profitabilitas bank. Kualitas kredit, kata manajemen, akan dipantau dan dievaluasi secara berkala.
Ketentuan OJK tentang kredit beragunan saham
POJK Nomor 40/POJK.03/2017 mengatur kredit atau pembiayaan dengan agunan saham. Dalam penjelasan BEI yang dikutip CNBC Indonesia, aturan tersebut melarang bank memberikan kredit untuk jual beli saham kepada orang perseorangan atau perusahaan yang bukan perusahaan efek. Di sisi lain, saham yang tercatat di bursa dapat digunakan sebagai agunan tambahan.
Aturan itu juga membatasi nilai saham yang dijadikan agunan tambahan, yakni paling tinggi 50 persen dari harga pasar atau kurs saham saat akad kredit ditandatangani. BEI turut mengingatkan bahwa kepemilikan saham PGUN terkonsentrasi tinggi.
Jeffrey menegaskan, BEI tidak memiliki kewenangan membatalkan kesepakatan transaksi yang dibuat para investor di luar perdagangan bursa. Pernyataan itu juga berlaku untuk akuisisi yang dilakukan Jhonlin Baratama atas BYAN. “Transaksi yang sudah dilakukan oleh para investor, yang menjadi kesepakatan para investor, ya tidak bisa dibatalkan oleh Bursa,” ujarnya.
Dengan demikian, klarifikasi BEI berfokus pada keterbukaan informasi emiten, sementara penilaian atas pemberian kredit dan agunannya berada pada ranah perbankan serta ketentuan OJK. Pemantauan terhadap informasi emiten dan kualitas kredit akan menjadi bagian penting untuk melihat perkembangan isu ini.
