Gojek menyatakan siap mematuhi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. CEO Gojek-Tokopedia (GoTo) Hans Patuwo mengatakan perusahaan akan berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan Perpres Ojol 2026 itu berjalan efektif.
Aturan tersebut mengatur sejumlah aspek dalam ekosistem transportasi berbasis platform, termasuk skema bagi hasil layanan penumpang roda dua, tarif angkutan penumpang, serta pengantaran barang dan makanan. Pemerintah juga menyiapkan aturan pelaksanaan oleh kementerian terkait.
Gojek menunggu aturan pelaksanaan dari kementerian
Hans menyambut baik terbitnya Perpres dan menegaskan komitmen Gojek untuk mengikuti peraturan yang berlaku. Menurut dia, kerja sama dengan pemerintah diperlukan agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan memberi manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.
Namun, implementasi Perpres secara menyeluruh masih menunggu aturan turunan. Gojek secara khusus menanti ketentuan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk layanan pengantaran barang dan pengiriman makanan.
“Kami menyambut baik Peraturan Presiden ini dan berkomitmen untuk senantiasa mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, serta berkolaborasi erat dengan Pemerintah guna memastikan implementasinya berjalan secara efektif,” ujar Hans.
Hans mengatakan, skema bagi hasil atau komisi sebesar 8 persen telah diterapkan Gojek pada layanan transportasi penumpang roda dua GoRide sejak 1 Juli 2026. Untuk layanan lain, perusahaan masih menunggu peraturan pelaksanaan dari kementerian terkait sebelum menerapkan substansi Perpres secara lengkap.
Perbedaan tahap penerapan tersebut membuat aturan turunan menjadi bagian penting dari pelaksanaan kebijakan. Perpres telah terbit, tetapi ketentuan teknis untuk beberapa jenis layanan masih perlu ditetapkan agar pelaksanaannya memiliki acuan yang lebih rinci.
Perpres mengatur transportasi dan kemitraan digital
Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto mengumumkan penerbitan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 di Kompleks DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Oktober. Ia menyebut aturan itu menjadi dasar bagi transportasi online, yang mencakup ojek online, taksi online, dan kurir online.
Menurut Bambang, cakupan Perpres meliputi berbagai bidang, mulai dari transportasi dan sistem elektronik hingga usaha mikro, kemitraan, jaminan sosial, serta ketenagakerjaan. Pelaksanaannya juga akan melibatkan sejumlah kementerian teknis.
Dalam keterangan tersebut, Bambang menyebut aturan pelaksanaan dari kementerian terkait, termasuk Komdigi, kementerian yang menangani UMKM, dan Kementerian Perhubungan, dibatasi harus terbit paling lambat 31 Desember. Ketentuan batas waktu ini menjadi tahapan lanjutan setelah Perpres diumumkan.
Dengan cakupan yang melibatkan beberapa sektor, aturan turunan akan menentukan bagaimana substansi Perpres diterapkan pada layanan dan aspek yang berbeda. Gojek menyatakan menunggu proses tersebut, terutama untuk layanan pengiriman barang dan makanan.
Kesejahteraan mitra tetap menjadi perhatian Gojek
Hans menegaskan kesejahteraan mitra pengemudi tetap menjadi prioritas perusahaan. Gojek, kata dia, memberikan apresiasi kepada mitra melalui Program Apresiasi Mitra (PAM), dengan mempertimbangkan kinerja, konsistensi, dan masa kemitraan.
Manfaat yang disebutkan Gojek dalam program tersebut meliputi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, BHR, beasiswa, hingga umrah gratis. Hans menyatakan komitmen itu sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap perlindungan mitra pengemudi.
Terbitnya Perpres kini diikuti pekerjaan lanjutan untuk merumuskan aturan teknis di tingkat kementerian. Bagi Gojek, kejelasan ketentuan tersebut akan menjadi pijakan untuk menerapkan kebijakan secara menyeluruh, sementara skema komisi 8 persen untuk GoRide telah berjalan sejak Juli 2026.
